POLITIKAL.ID – Perbedaan angka kemiskinan Indonesia antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perhatian setelah Bank Dunia menyebut 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan pada 2026. BPS menjelaskan angka tersebut menggunakan standar internasional yang berbeda dari garis kemiskinan nasional Indonesia.
Bank Dunia mencantumkan angka 64,2 persen dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026. Lembaga tersebut menggunakan garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021 untuk membuat proyeksi kemiskinan Indonesia pada 2026.
Sementara itu, BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. BPS menghitung angka tersebut berdasarkan garis kemiskinan nasional yang menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
BPS Gunakan Standar Kemiskinan Nasional
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Nashrul Wajdi mengatakan masyarakat tidak dapat membandingkan langsung kedua angka tersebut. Menurut dia, Bank Dunia dan BPS menggunakan standar serta tujuan pengukuran yang berbeda.
“Angka 64,2% merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah US$ 8,30 per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia,” ujar Nashrul, dikutip dari Antara, Rabu (2/9/2026).
Nashrul menjelaskan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarnegara. Bank Dunia menetapkan beberapa batas berdasarkan kelompok pendapatan suatu negara.
Dalam pembaruan tersebut, Bank Dunia menggunakan batas US$3 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem. Bank Dunia juga menggunakan batas US$4,20 untuk negara berpendapatan menengah bawah dan US$8,30 untuk negara berpendapatan menengah atas.
Karena itu, angka kemiskinan Indonesia bisa terlihat jauh lebih tinggi ketika masyarakat mengukurnya dengan standar US$8,30 PPP 2021. Standar tersebut tidak secara khusus menggambarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.
Perbedaan Garis Kemiskinan Indonesia
BPS menjelaskan Bank Dunia tidak mengonversi US$8,30 menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS yang berlaku di pasar. Bank Dunia menggunakan Purchasing Power Parity atau PPP untuk memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara.
Garis US$8,30 juga berasal dari median garis kemiskinan negara-negara yang masuk kelompok berpendapatan menengah atas. Bank Dunia menggunakan standar tersebut terutama untuk kebutuhan perbandingan antarnegara.
BPS menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur kemiskinan. Lembaga statistik tersebut menerapkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN).
Pendekatan tersebut menghitung pengeluaran minimum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Untuk kebutuhan makanan, BPS menggunakan standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari berdasarkan pola konsumsi rumah tangga Indonesia.
BPS juga memasukkan kebutuhan non-makanan dalam perhitungan. Komponen tersebut mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Data Susenas Jadi Dasar Penghitungan
BPS menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk menghitung garis kemiskinan nasional. Survei tersebut mencatat pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat.
BPS melaksanakan Susenas dua kali dalam setahun. Data tersebut membantu BPS melihat perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara lebih berkala.
Pada Maret 2026, BPS mencatat angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,93 juta penduduk.
BPS menghitung angka tersebut berdasarkan garis kemiskinan nasional yang mempertimbangkan kondisi setiap daerah. Perhitungan itu mencakup tingkat harga, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin.
Secara nasional, BPS mencatat garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp3.091.866 per bulan pada Maret 2026. Nilai tersebut mencerminkan kebutuhan dasar rumah tangga berdasarkan metode yang digunakan BPS.
Nashrul juga menyampaikan bahwa Bank Dunia pernah menjelaskan penggunaan data kemiskinan nasional Indonesia. Dalam keterangan di situs resminya pada 13 Juni 2025, Bank Dunia menyebut garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan BPS lebih tepat untuk pengambilan keputusan serta kebijakan dalam negeri Indonesia.
(Redaksi)
