Polri Mutasi Ahrie Sonta ke Yanma, Iksantyo Jadi Kadivkum

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi tiga jenderal yang menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo./IST
POLITIKAL.ID – Polri merombak jajaran pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri dengan memindahkan Irjen Ahrie Sonta dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) menjadi Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma). Pergantian tersebut berlangsung di tengah proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah jenderal polisi sebagai tersangka.

Mutasi Ahrie Sonta tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Ahrie.

Surat telegram tersebut ditandatangani atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala. Selain Ahrie, kebijakan rotasi itu juga menyasar dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Mutasi Ahrie Sonta dan Pergantian Kadivkum Polri

Brigjen Iksantyo Bagus Pramono sebelumnya menjabat Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divisi Hukum Polri. Penunjukan tersebut menempatkannya sebagai pejabat baru yang bertanggung jawab memimpin Divisi Hukum Mabes Polri.

Sementara itu, Ahrie Sonta kini menjalankan penugasan sebagai Pati Yanma Polri. Perpindahan jabatan tersebut menjadi bagian dari perubahan susunan pejabat tinggi kepolisian melalui surat telegram Kapolri.

Selain Ahrie, Irjen Eko Hadi Santoso juga mengalami pergantian penugasan. Eko sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sebelum masuk dalam daftar mutasi menuju Pati Yanma.

Nama berikutnya adalah Irjen Slamet Uliandi. Sebelumnya, Slamet menjabat Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur. Kini, ia juga menempati posisi Pati Yanma Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi kepolisian.

“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas,” ujar Isir, Minggu (22/11/2026).

Mutasi Tiga Jenderal di Tengah Kasus Penyadapan

Perubahan jabatan tersebut mendapat perhatian karena Ahrie, Eko, dan Slamet terseret perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Selain itu, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkapkan kronologi perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan dugaan alur perintah penyadapan yang melibatkan sejumlah personel kepolisian.

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri.

Penyidik Gunakan KUHP dan UU ITE

Dalam proses penyidikan, Bareskrim menggunakan sejumlah ketentuan hukum untuk menjerat para tersangka. Penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal.

Selain itu, penyidik menggunakan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP terhadap Slamet Uliandi.

Sementara itu, penyidik menerapkan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE terhadap tiga tersangka lainnya.

Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan yang menjadi objek penyidikan. Namun, pembuktian unsur tindak pidana tetap memerlukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mutasi tiga perwira tinggi tersebut sekaligus mengubah susunan jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri. Brigjen Iksantyo kini memimpin Divisi Hukum, sedangkan Ahrie, Eko, dan Slamet mendapatkan penugasan baru sebagai Pati Yanma.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 Pergantian tersebut berlangsung di tengah proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah jenderal polisi sebagai tersangka.
  • 02 Mutasi Ahrie Sonta tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.
  • 03 Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Ahrie.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.