Salah satu contoh program pembangunan yang menjadi prioritas Komisi II adalah peningkatan perdagangan, jasa, perindustrian, dan pariwisata. Program, tersebut harus didukung oleh OPD terkait, seperti dinas pariwisata, dinas ketahanan pangan, dinas perikanan, dan dinas PUPR.

Ia menyarankan agar OPD saling berkoordinasi san bersinergi dalam melaksanakan program dan pembangunan . 

"Jadi, kami minta jangan sampai OPD bergerak sendiri-sendiri. Karena satu, program pasti ada korelasinya dengan yang lain. Misalnya, dinas ketahanan pangan bicara irigasi berarti perlu ada kordinasi berarti perlu ada kordinasi dengan dinas PUPR. Tolong, selesai rapat ini saling berkoordinasi. Jangan ada program yang tidak utuh, gara-gara tidak saling berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,"ucapnya. 

Tak hanya koordinasi, politisi dari PKS ini juga mengatakan, agar OPD memperhatikan konsep leading sector atau sektor pemimpin.Yaitu, OPD yang bertanggung jawab atas target dari program pembangunan. 

"Leading sector harus dapat memimpin dan mengawasi jalannya program pembangunan. Serta, memberikan laporan kepada wali kota dan menjadi OPD yang memegang tanggung jawab," tutupnya.

(Advertorial)