POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda lebih memilih menunda sejumlah program dibanding mengambil risiko yang dapat mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kesejahteraan ribuan pegawai harus tetap menjadi prioritas di tengah upaya menjaga kondisi fiskal daerah.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Serbaguna Arutala Bapperida Kota Samarinda, Selasa (21/7/2026). Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian Sekretariat Daerah, camat, lurah, hingga jajaran BUMD.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun menegaskan hasil rapat akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kesadaran seluruh aparatur dalam menjalankan tugas sehingga tidak mudah saling menyalahkan ketika menghadapi tantangan.
“Saya berkali-kali mengatakan bahwa berpemerintahan itu langkah pertamanya adalah patuh. Tetapi kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hanya akan melahirkan kemarahan, protes, dan menyalahkan pihak lain. Jauh lebih baik kita berdamai dengan keadaan, melakukan mitigasi, dan menyesuaikan diri,” ujarnya.
Ia kembali mengajak seluruh jajaran Pemkot Samarinda membangun cara pandang yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya sekali lagi mengajak kita semua. Pertama, kita patuh. Tetapi kepatuhan itu harus disertai dengan bertumbuhnya kesadaran, supaya pemerintahan di daerah ini berjalan secara disiplin, aman, dan psikologi kita sehat,” tegasnya.
Pemkot Fokus Menjaga Kesehatan Fiskal Daerah
Andi Harun menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini harus dikelola secara realistis. Ia mengibaratkan pengelolaan APBD seperti mengatur keuangan rumah tangga yang harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan.
Karena itu, Pemkot Samarinda saat ini memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban daerah sambil menjaga agar kondisi APBD tetap sehat.
“Saya sampaikan kepada Bu Sekda, fokus kita bagaimana kewajiban-kewajiban daerah ini bisa diselesaikan dan APBD walaupun sehatnya tidak 100 persen, paling tidak kita tidak berkoyo,” katanya.
Ia menegaskan perlindungan terhadap TPP bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, melainkan membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun program secara cermat dan menggunakan anggaran secara efisien.
“Yang mau TPP ini bertahan jangan cuma wali kota dan wakil wali kota. Seluruh perangkat daerah sampai ke bawah ayo kita sadar bersama,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkot lebih memilih menahan sejumlah kegiatan dibanding mengorbankan hak sekitar 16 ribu hingga 17 ribu pegawai.
“Tidak mungkin kami memaksakan program-program tertentu sementara ada sekitar 16 ribu sampai 17 ribu pegawai yang harus kita pikirkan. Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” ujarnya.
ASN Layani Masyarakat Secara Maksimal: TPP ASN Samarinda Tetap Bertahan
Dalam arahannya, Andi Harun juga mengingatkan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dibiayai dari kontribusi masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, setiap ASN memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga.
“Kehidupan rumah tangga Pemerintah Kota, termasuk DPRD, ditunjang daripada redistribusi dari rakyat berupa PAD. Kalau sampai kita tidak bekerja maksimal kepada rakyat, maka betapa kita berkhianatnya. Beras yang kita makan, teh dan kopi yang kita minum, bahkan ongkos anak yang kita bayar untuk pendidikannya, semuanya berasal dari warga Kota Samarinda,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan kebiasaan menyusun program dengan menyalin kegiatan tahun sebelumnya tanpa evaluasi.
“Jangan copy-paste. Pertanyaannya sederhana, masalah apa yang mau diselesaikan? Kalau program itu dianggarkan, harus jelas manfaatnya. Harus jelas persoalan apa yang diselesaikan,” katanya.
Andi Harun meminta seluruh organisasi perangkat daerah meninjau kembali usulan program dalam RKPD 2027 agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau ingin TPP ASN Samarinda tetap bertahan, maka kesadaran kita sebagai pengelola anggaran juga harus semakin tinggi. Intinya kami ingin TPP tetap selamat,” pungkasnya.
