POLITIKAL.ID – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan Standar Pendapatan Minimum Dokter bagi dokter umum dan dokter spesialis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. IDI menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah melalui surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
Surat bernomor 2009/PB/E.9/08/2026 itu memuat sejumlah usulan terkait pendapatan tenaga medis. IDI menyebut kebijakan tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan pelayanan medis, meningkatkan kesejahteraan dokter, dan mendorong pemerataan tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia.
Rincian Standar Pendapatan Minimum Dokter
IDI menyusun besaran Standar Pendapatan Minimum Dokter berdasarkan kajian dan analisis terhadap waktu kerja normal. Perhitungannya menggunakan standar delapan jam kerja per hari, 40 jam per minggu, atau 160 jam per bulan.
Untuk dokter umum yang bekerja di puskesmas, IDI mengusulkan pendapatan minimum sebesar Rp34.830.140 per bulan. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp217.688 per jam.
Sementara itu, dokter umum yang bertugas di rumah sakit memperoleh usulan standar pendapatan minimum sebesar Rp30.825.067 per bulan. Jika dihitung berdasarkan waktu kerja, angka tersebut mencapai sekitar Rp192.656 per jam.
Adapun untuk dokter spesialis, IDI mengusulkan standar pendapatan minimum sebesar Rp110.943.487 per bulan atau sekitar Rp693.396 per jam.
IDI menggunakan ketersediaan waktu kerja sebagai dasar perhitungan. Artinya, besaran pendapatan tidak bergantung pada jumlah pasien yang dokter layani dalam satu periode.
Dengan skema tersebut, dokter tetap memperoleh pendapatan minimum berdasarkan jam kerja yang telah ditetapkan. Mekanisme ini juga membedakan konsep pendapatan minimum dari sistem pembayaran yang sepenuhnya bergantung pada volume pelayanan pasien.
IDI Dorong Insentif untuk Dokter di Daerah Terpencil
Selain menetapkan standar pendapatan, IDI juga mengusulkan insentif tambahan bagi dokter yang bekerja di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
Dalam surat tersebut, IDI meminta pemerintah memberikan pendapatan sekurang-kurangnya 50 persen lebih tinggi dari standar pendapatan minimum kepada dokter yang bertugas di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, kepulauan, atau wilayah yang mengalami keterbatasan tenaga medis.
Kebijakan itu bertujuan memberikan kompensasi atas tantangan yang dokter hadapi ketika bertugas di wilayah dengan akses terbatas. Pada saat yang sama, insentif tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong distribusi dokter secara lebih merata.
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan Sekretaris Jenderal Telogo Wismo Agung Durmanto menandatangani surat usulan tersebut.
IDI Usulkan Kenaikan Standar Setiap Tahun
IDI juga memasukkan mekanisme penyesuaian tahunan dalam usulannya. Organisasi profesi tersebut meminta pemerintah meningkatkan Standar Pendapatan Minimum Dokter sekurang-kurangnya 10 persen setiap tahun.
IDI mengaitkan usulan tersebut dengan kebutuhan menjaga nilai riil pendapatan dokter terhadap perubahan inflasi dan biaya hidup. Dengan penyesuaian berkala, standar pendapatan dapat mengikuti perubahan kondisi ekonomi.
Selain penyesuaian pendapatan, IDI meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai waktu pembayaran jasa pelayanan. IDI mengusulkan agar fasilitas pelayanan kesehatan membayarkan jasa pelayanan paling lambat satu bulan setelah bulan pelayanan berakhir.
Usulan tersebut kini menjadi bagian dari aspirasi PB IDI kepada pemerintah. Besaran pendapatan yang diajukan mencakup dokter umum di puskesmas, dokter umum di rumah sakit, serta dokter spesialis yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
Melalui usulan ini, IDI mendorong pemerintah mempertimbangkan aspek kesejahteraan dokter sekaligus kebutuhan pemerataan tenaga medis. Kebijakan pendapatan minimum juga dapat menjadi bagian dari pembahasan lebih luas mengenai penguatan sistem pelayanan kesehatan di berbagai daerah.
(Redaksi)
