Sementara posisi Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera dijabat oleh Ariev Baginda Siregar, mantan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum.

Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi yang dipegang Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Nostra Tarigan.

UU Tapera Disahkan 2016

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang sejak awal tahun 2016.

Dibentuknya UU Tapera ini diharapkan mampu menjawab semua permasalahan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Maurin Sitorus menilai semestinya pengesahan ini dilakukan sejak dulu oleh pemerintah.

"Masalah Tapera kita tertinggal negara lain Singapura sudah sejak tahun 50-an, Tiongkok tahun 1990, Amerika dan Brazil juga tahun 1990-an tetapi sekarang tahun ini kita baru mulai," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Menurutnya, tingkat kemajuan suatu negara bisa dinilai dan dilihat dari ketersediaan infrastruktur.

Salah satunya yakni tempat tinggal.

"Pergi suatu negara banyak kumuh artinya negara itu belum maju dan sejahtera. Suatu negara bisa maju terlihat dari kantor perumahannya," ungkapnya.

Dia menyakini UU Tapera ini akan mendongkrak industri perumahan sebagai lokomotif perekonomian nasional.

Hal ini lantaran pembangunan satu unit rumah mampu mendorong pertumbuhan industri lainnya.

Selain itu juga bisa menciptakan lapangan kerja.

"UU ini menjawab bahwa pemerintah sudah serius menangani masalah perumahan, masalah yang sangat strategis dan important," tutup Maurin. (*)

Artikel ini telah tayang di merdeka.com dengan judul "Sudah Diteken Jokowi, Apa itu Tapera yang Bakal Potong Gaji ASN & Para Pekerja?"