"Tradisi semacam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.

Dosen Fakultas Hukum, Unmul itu menambahkan tentang politik dinasti, tersangka lain yang turut diamankan yakni, Ketua DPRD yang juga sekaligus istri dari Bupati Kutai Timur, menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD.

"Sebab kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti," tuturnya.

Lalu keterlibatan 3 unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kasus OTT ini yakni, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah, yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang Pilkada.

Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan diantara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut.

Hal ini tentu saja merusak desain merit system manajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik.

Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum, Unmul menyatakan sikap mendukung langkah KPK untuk menuntaskan kasus ini, sekaligus mendorong agar dilakukan proses dan upaya yang sama di wilayah lain, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten atau kota.

"KPK harus memperluas jangkauan penegakan hukum terhadap segala macam aktivitas korupsi di daerah secara konsisten. Sebab KPK sendiri butuh upaya lebih serius dan konsisten untuk mengembalikan kepercayaan publik," jelasnya.

Selain itu, Castro meminta kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnnya, untuk memperketat pengawasan terhadap daerah-daerah yang sarat dengan praktek "Politik Dinasti". Sebab di bawah kendali politik kekerabatan tersebut, potensi tindak pidana korupsi akan jauh mudah terjadi.