Deni Hakim Anwar Minta Pemprov dan Pemkot Samarinda Selaraskan Pembangunan Rumah Sakit dan Resapan Air
POLITIKAL.ID – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat koordinasi dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang bersinggungan dengan kawasan resapan air.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kedua kebutuhan tersebut harus berjalan beriringan. Pembangunan rumah sakit penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, sedangkan kawasan resapan air berperan dalam mengendalikan limpasan air hujan dan mengurangi risiko genangan.
Deni Hakim Anwar Dorong Koordinasi Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda
Menurut Deni, penyelarasan kebijakan perlu dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Setiap keputusan pembangunan juga harus didukung kajian teknis yang jelas agar tidak mengabaikan kepentingan lingkungan.
“Kalau kita berbicara wilayah kewenangan, artinya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, saya kira pastinya mereka sudah melakukan kajian teknis yang jelas,” ujar Deni, Kamis (15/10/2026).
Ia mengatakan, Pemkot Samarinda juga perlu memastikan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan resapan air memiliki dasar kajian teknis yang memadai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.
Pembangunan Rumah Sakit Harus Perhatikan Resapan Air
Deni menegaskan, pembangunan rumah sakit tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pemerintah juga perlu mempertahankan fungsi kolam dan kawasan resapan air, terutama untuk menghadapi peningkatan debit air saat musim hujan.
“Rumah sakit diperlukan masyarakat. Di satu sisi, kolam atau resapan air juga diperlukan ketika terjadinya musim hujan,” katanya.
Karena itu, Deni menilai kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Pemerintah perlu membangun komunikasi untuk menemukan solusi yang memungkinkan fasilitas kesehatan tetap berkembang tanpa mengurangi fungsi kawasan resapan air.
Sinergi Pemerintah Penting untuk Pembangunan Berkelanjutan di Samarinda
Ia juga mengingatkan agar setiap tahapan pembangunan tetap mengacu pada regulasi dan kewenangan masing-masing pemerintah. Koordinasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama ketika menyangkut pelayanan dasar dan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah dapat membantu menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan fasilitas kesehatan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan di Kota Samarinda.
“Ini hanya komunikasi yang terbangun saja antara pemerintah kota dan provinsi, bagaimana mewujudkan layanan dasar kesehatan terpenuhi, di satu sisi tidak mengurangi daerah resapan air di Kota Samarinda,” pungkasnya.
(Adv)
