POLITIKAL.CO – Pimpinan DPR RI menerima Forum Advokasi Guru Non-ASN Negeri Indonesia (FAGRI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, FAGRI menyampaikan aspirasi mengenai penuntasan status guru non-ASN, terutama untuk kepastian status mereka pada 2027.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati hadir dalam pertemuan tersebut. Ketiganya menerima berbagai masukan dari perwakilan FAGRI terkait kondisi dan masa depan guru non-ASN yang hingga kini masih menunggu kepastian.
Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengatakan, pihaknya membahas sejumlah persoalan terkait penuntasan status tenaga honorer non-ASN. FAGRI berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai status para guru tersebut.
FAGRI Minta Kepastian Guru Non-ASN
Ahmad mengatakan FAGRI telah menyampaikan berbagai masukan kepada pimpinan DPR dalam pertemuan itu. Ia berharap proses penuntasan status honorer non-ASN dapat berjalan dengan baik pada tahun ini.
“Telah banyak memberikan masukan serta diskusi. Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Ahmad setelah pertemuan.
Menurut Ahmad, kepastian status menjadi salah satu hal penting bagi para guru non-ASN. Kepastian tersebut berkaitan dengan keberlanjutan pekerjaan dan posisi mereka dalam sistem kepegawaian pemerintah.
Sementara itu, Wakil Ketua FAGRI Aminuddin mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai status guru non-ASN. Ia menyebut para guru membutuhkan informasi yang lebih pasti mengenai kondisi mereka setelah batas waktu yang telah ditentukan.
Aminuddin merujuk Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang sebelumnya memberikan kepastian hingga 31 Desember 2026. Karena itu, FAGRI ingin mengetahui langkah pemerintah terhadap guru non-ASN setelah batas waktu tersebut berakhir.
“Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti kabar kepastian guru non-ASN. Karena sebelumnya di SE Nomor 7 Tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026,” kata Aminuddin.
Fokus pada Kepastian Status Tahun 2027
Aminuddin menjelaskan, perhatian dalam beberapa waktu terakhir banyak tertuju pada guru PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Kondisi tersebut membuat FAGRI ingin memperoleh kepastian khusus mengenai keberlanjutan status guru non-ASN pada 2027.
Menurut dia, FAGRI datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai kebijakan yang akan berlaku setelah 2026. Mereka berharap pemerintah dan DPR dapat memberikan arah yang jelas bagi para guru yang masih menunggu kepastian status.
” Nah makanya kami datang ke sini bertujuan untuk meminta kepastian tersebut, akan seperti apa nanti kami di tahun 2027,” ucapnya.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya FAGRI untuk memperjuangkan kepastian bagi guru non-ASN. Mereka ingin mengetahui skema yang akan pemerintah siapkan sehingga para guru dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebijakan.
DPR Terima Aspirasi Guru Non-ASN
Pertemuan FAGRI dengan pimpinan DPR menjadi ruang bagi perwakilan guru untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi. FAGRI berharap pembahasan mengenai status guru non-ASN mendapat perhatian dalam proses kebijakan pemerintah dan parlemen.
FAGRI juga berharap pemerintah dapat menuntaskan persoalan tenaga honorer non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian tersebut penting agar para guru memperoleh gambaran mengenai status dan keberlanjutan pekerjaan mereka setelah 31 Desember 2026.
Dengan pertemuan tersebut, FAGRI berharap komunikasi antara perwakilan guru, DPR, dan pemerintah terus berjalan. Mereka juga menunggu tindak lanjut yang dapat memberikan kepastian terhadap nasib guru non-ASN memasuki 2027.
(Redaksi)
