DPRD Meminta Pemerintah Mengukur Dampak Investasi Samarinda Terhadap Warga
POLITIKAL.ID – Pemerintah daerah tidak boleh hanya melihat besarnya nilai modal yang masuk dari para investor ke kota ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan bahwa keberhasilan investasi di ibu kota Kalimantan Timur wajib memberikan efek nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah kota memerlukan standar baru yang menempatkan keadilan ekonomi warga sebagai prioritas utama.
Sani Bin Husain Menyoroti Masuknya Tenaga Kerja Luar Daerah
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, mengkritik fenomena investasi yang belum optimal menggerakkan ekonomi warga. Sani menilai masalah ini timbul karena banyak perusahaan luar yang masih membawa tenaga kerja dan bahan baku dari luar wilayah Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menyebabkan perputaran uang hasil investasi tidak menyentuh masyarakat bawah secara maksimal.
“Kami menyambut baik semua investasi besar yang masuk, namun pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas. Para investor wajib memberikan peluang kerja utama bagi masyarakat lokal, serta mendahulukan kemitraan dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kota ini,” kata Sani pada Senin (22/6/2026).
Regulasi Perizinan Harus Melindungi Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Demi mengatasi ketimpangan ekonomi tersebut, Sani mendesak Pemerintah Kota Samarinda agar memperketat sistem perizinan bagi para pemodal. Sani mengusulkan penambahan klausul khusus yang mengharuskan para pengusaha memberdayakan potensi daerah. Langkah ini akan menyelaraskan iklim bisnis dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkeadilan.
Sani mengingatkan bahwa pertumbuhan modal yang tinggi tidak akan berguna jika gagal menaikkan taraf hidup masyarakat Samarinda. Pengawasan ketat dari pemerintah menjadi kunci agar para investor mematuhi kesepakatan pemberdayaan warga lokal tersebut.
“Penanaman modal yang bermutu tinggi harus mampu membawa kemajuan sekaligus menaikkan taraf hidup masyarakat. Jika nilai modal terus meningkat namun kesejahteraan warga tetap jalan di tempat, maka kita belum bisa menyebut investasi tersebut sukses,” ucap Sani.
(Redaksi)