POLITIKAL.ID – KPK mempersilakan para tersangka dalam kasus dugaan suap anggota BPK oleh Bupati Muara Enim mengajukan status justice collaborator. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap tersangka.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan hal tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ia menyatakan bahwa pihak penyidik menghormati seluruh langkah hukum para pihak yang terlibat. Namun, tersangka wajib memenuhi sejumlah kriteria teknis sesuai aturan perundang-undangan untuk memperoleh status justice collaborator.
Syarat Pengajuan Justice Collaborator dalam Kasus Suap BPK
Pengajuan status justice collaborator memuat aturan serta syarat formal yang ketat bagi pemohon. Pemohon harus menunjukkan iktikad baik serta membongkar peran pelaku utama lain yang memiliki keterlibatan lebih besar. Penyidik KPK memproses permohonan tersebut secara transparan guna mendukung pengungkapan perkara secara menyeluruh.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar lima Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK. Penyidik menduga transaksi haram tersebut berkaitan langsung dengan pengondisian temuan audit pada proyek pengadaan smart board di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Penetapan Tersangka dan Modus Operandi Suap
Penyidik KPK menetapkan lima orang tersangka yang diduga kuat memuluskan alur suap dari Bupati Muara Enim, Edison. Oknum pihak BPK meminta imbalan uang senilai Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit pengadaan smart board.
Kelima tersangka tersebut meliputi:
-
Angga dari pihak swasta.
-
Titin Rita Lestari selaku ASN atau Pengendali Teknis BPK.
-
Edison selaku Bupati Muara Enim.
-
Cory Erin Hardi selaku Marketing PT Millenium Solusi Abadi.
-
Fika selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi.
Tim penyidik meneruskan proses penyidikan dengan melacak aliran dana serta pihak lain yang menikmati uang suap tersebut.
Penggeledahan Rumah Anggota BPK dan Penyitaan Barang Bukti
Penyidik menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi guna mengumpulkan bukti tambahan. Tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik yang menguatkan konstruksi perkara.
Proses hukum terus berjalan sesuai prosedur baku pidana korupsi. KPK membuka kesempatan bagi tersangka yang berniat mengajukan justice collaborator selama proses penyidikan masih berlangsung.
(Redaksi)
