POLITIKAL.ID – Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur menggelar audiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur guna membahas berbagai isu strategis dalam penguatan sektor perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Audiensi FPKS Kaltim Bahas Penguatan Perkebunan Sawit Berkelanjutan
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat FPKS Kaltim, Asbudi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas kesempatan berdialog langsung sekaligus komitmen dalam mendorong pembangunan sektor perkebunan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi dan berdialog secara langsung. Ini menjadi ruang penting bagi kami untuk menyampaikan aspirasi petani sawit, khususnya petani swadaya,” ujar Asbudi.
Ia juga mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
“Kami melihat adanya komitmen dari pemerintah provinsi dalam mendorong sektor perkebunan yang lebih baik. Namun di lapangan, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian bersama,” tambahnya.
Hilirisasi Sawit Jadi Fokus Utama FPKS Kaltim
Dalam audiensi tersebut, FPKS menyampaikan sejumlah poin strategis yang menjadi perhatian utama petani sawit di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah pentingnya penguatan hilirisasi industri kelapa sawit.
Menurut Asbudi, Kalimantan Timur tidak seharusnya hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga mampu mengembangkan industri turunan.
“Hilirisasi adalah kunci peningkatan nilai tambah. Kami berharap ada kebijakan nyata agar daerah ini tidak hanya menghasilkan CPO, tetapi juga mampu mengembangkan produk turunan seperti biofuel dan oleokimia yang melibatkan petani,” jelasnya.
Kemitraan Petani dan Perusahaan Diminta Lebih Adil
Selain itu, FPKS juga menyoroti pentingnya penataan pola kemitraan antara petani dan perusahaan agar lebih adil dan transparan.
“Kami masih melihat adanya ketimpangan dalam kemitraan. Karena itu, kami mendorong adanya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat agar hubungan ini benar-benar saling menguntungkan,” tegas Asbudi.
Harga TBS dan Legalitas Lahan Jadi Sorotan
Persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) juga menjadi sorotan utama. FPKS menilai perlunya sistem penetapan harga yang lebih transparan dan melibatkan petani secara aktif.
“Harga TBS masih menjadi persoalan mendasar. Kami berharap mekanisme penetapan harga berbasis data yang valid dan melibatkan perwakilan petani secara langsung,” katanya.
Di sisi lain, FPKS juga meminta adanya kepastian hukum bagi petani swadaya yang masih menghadapi persoalan legalitas lahan.
“Banyak petani yang belum memiliki kepastian hukum. Ini harus menjadi perhatian serius agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dan akses terhadap program pemerintah,” ujar Asbudi.
Penguatan Kelembagaan Petani dan SDM
Tak hanya itu, penguatan kelembagaan petani melalui Gapoktan dan koperasi juga penting untuk meningkatkan posisi tawar petani.
“Kami mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan agar petani semakin mandiri,” tambahnya.
Pemprov Kaltim Siapkan Studi Banding dan Dukung Investasi
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah yang FPKS usulkan.
“Kami menyambut baik berbagai masukan dari FPKS. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui kebijakan yang lebih berpihak,” ujar Seno Aji.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah rencana studi banding ke wilayah Sumatera, yang dinilai memiliki tata kelola harga TBS yang lebih baik.
“Kami melihat Sumatera memiliki sistem penetapan harga TBS yang lebih tertata. Studi banding ini diharapkan menjadi referensi untuk memperbaiki sistem di Kalimantan Timur agar lebih transparan dan menguntungkan petani,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendukung rencana pembangunan pabrik kelapa sawit di kawasan petani dengan konsep pabrik tanpa kebun.
“Kami mendukung pembangunan pabrik di dekat petani. Namun tentu harus ada jaminan pasokan TBS yang berkelanjutan. Di sini, peluang investasi juga sangat terbuka,” kata Seno.
Dukungan Hilirisasi dan Infrastruktur Perkebunan
Dukungan terhadap hilirisasi industri sawit juga menjadi fokus pemerintah, termasuk melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani.
“Hilirisasi harus diperkuat agar nilai tambah tidak keluar dari daerah. Pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam mendukung hal tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Seno Aji juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur untuk menunjang distribusi hasil perkebunan.
“Infrastruktur menjadi faktor penting. Kita akan terus mendorong perbaikan agar distribusi hasil sawit lebih lancar dan efisien,” tambahnya.
Sinkronisasi Kebijakan dan Peluncuran Media Sawit
Terkait persoalan legalitas lahan, pemerintah juga akan mendorong edukasi dan penyuluhan kepada petani.
“Kami akan memperkuat edukasi, khususnya bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami, agar memiliki kepastian hukum dan bisa masuk dalam program pemerintah,” jelasnya.
Audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat agar program pengembangan sawit berjalan lebih efektif.
Sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik, dalam kesempatan itu juga akan berjalan peluncuran Media Sawit Berkelanjutan FPKS Kaltim.
Harapan FPKS, hasil audiensi ini dapat berlanjt secara konkret melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta.
“Kami optimistis Kalimantan Timur bisa menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan, jika ada sinergi yang kuat antar semua pihak,” tutup Asbudi.
