POLITIKAL.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud. Penyampaian Evaluasi ini sebagai bentuk otokritik dalam kerangka koalisi, bukan sebagai serangan politik.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyebut partainya tetap satu barisan dengan Partai Golkar yang mengusung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024.
“Bagaimanapun, Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Karena itu, kami perlu menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ujarnya, Rabu (22/4/2026) malam di Samarinda.
Gerindra Tekankan Stabilitas Demi Kinerja Pemerintahan
Agus menilai kondisi politik yang memanas berpotensi menghambat jalannya pemerintahan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif agar eksekutif dan legislatif dapat bekerja maksimal.
“Kita ini ingin bekerja untuk Kaltim secara maksimal. Kalau suasana tidak sejuk, terus panas, tentu sangat mengganggu pemerintahan,” katanya.
Isu Nepotisme Jadi Perhatian Publik
Gerindra menyoroti isu dugaan nepotisme yang belakangan ramai publik perbincangkan. Agus menyebut persepsi publik soal dinasti politik muncul dalam aksi demonstrasi pada 21 April 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu merespons isu tersebut secara terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Anggaran Disorot, Diminta Lebih Bijak
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah lebih cermat dalam mengelola anggaran daerah. Polemik pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp25 miliar dinilai menjadi catatan penting.
Agus menegaskan DPRD juga telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Mata anggaran pembelian mobil dinas pimpinan DPRD dan ada banyak anggaran lainnya sudah kita revisi,” ujarnya.
Komposisi Tim Ahli Tuai Sorotan
Gerindra turut menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai banyak berasal dari luar daerah. Agus mengatakan masyarakat berharap putra daerah diberi ruang lebih besar dalam pemerintahan.
“Memang itu merupakan hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, masalah ini bisa melukai perasaan dan hati warga Kaltim,” katanya.
Isu Ketua DPRD Kaltim Menguat
Di sisi lain, isu pergantian Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ikut mencuat. Agus mengakui adanya wacana tersebut, namun menegaskan hal itu merupakan ranah internal Partai Golkar.
Ia memastikan Fraksi Gerindra tidak akan ikut campur dalam keputusan tersebut.
“Ya, memang ada suara-suara seperti itu. Tapi tentu kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” ujarnya.
Transparansi Jadi Kunci Jaga Kepercayaan
Gerindra menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. Polemik anggaran yang sempat mencuat menjadi pengingat penting bagi pemerintah.
Meski rencana pembelian mobil dinas mewah telah dibatalkan, Agus menegaskan setiap kebijakan tetap harus melalui pertimbangan matang dan terbuka kepada publik.
(Redaksi)
