Selain mereka, masih ada sederet nama lainnya yang memiliki kekerabatan keluarga dengan penguasa.

Terkait itu, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono tidak menampik jika politik dinasti dalam Pilkada 2020 menjadi instrumen untuk melenggengkan kekuasaan di tingkat lokal.

"Ini terlihat dengan status calon kepala daerah yang unggul dalam rekapitulasi sementara merupakan keluarga inti seperti anak, istri, adik dan kakak dari aktor politik yang memiliki sumber daya politik yang kuat di tingkat lokal maupun pusat, seperti kepala daerah yang akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, menteri dan Presiden,” kata Anto dalam pernyataan tertulis yang dikutip SINDOnews, Rabu (16/12/2020).

Ia melanjutkan, politik dinasti akan menghadirkan oligarkisme, personalisme dan klientelisme yang semuanya menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal.

Praktik itu akan melemahkan institusionalisasi partai politik karena dominasi personal maupun segelintir elit.

"Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh parpol akan menyebabkan rekruitmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Hal ini pulalah yang melanggengkan budaya politik dinasti dalam organisasi dan kerja-kerja parpol," katanya.

Persoalan politik dinasti, lanjut Anto, menjadi sorotan dalam laporan tahunan TII yang bertajuk Indonesia Report 2020.

Terlepas dari hak konstitusi setiap warga untuk berpartisipasi dalam politik, perlu diakui bahwa politik dinasti terbukti rentan bermasalah dan akan memengaruhi tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.