"Permasalahan tersebut tentu memengaruhi kinerja pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada dalam menjalankan pembangunan daerah, mengingat keterikatan pemimpin yang terpilih dengan politik dinasti terkait, dengan beragam pemangku kepentingan, serta relasi dan kepentingan yang berkelindan," ujarnya.

Tantangan tersebut harus diatasi agar menjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan datang.

Lantaran itu, Anto mendorong penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang berasal dari keluarga petahana sehingga mencegah aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana anggaran daerah (APBD).

Selain itu, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat desa.

Kemudian, bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sehingga secara profesional dan tegas untuk penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran.

Untuk jangka panjang, Anto juga mengatakan politik dinasti di Indonesia harus disikapi dengan serius melalui upaya mendorong reformasi internal kelembagaan parpol.

Reformasi dilakukan dengan memperbaiki proses rekruitmen politik agar dapat lebih terbuka dan mengedepankan meritokrasi. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Hasil Pilkada 2020, Dinasti Politik Langgengkan Kekuasaan di Daerah"