Ia menilai, keseragaman dalam metode pembelajaran atau sistem evaluasi tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur hanya akan menimbulkan ketimpangan.  

"Ketika ujiannya ingin disamakan, itu menjadi tidak adil jika infrastruktur pendidikannya tidak siap," tegasnya.  

Darlis berharap Kementerian Pendidikan dapat memperhatikan keanekaragaman kondisi di setiap daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kebijakan yang diterapkan, menurutnya, harus bersifat adaptif dan inklusif agar tidak merugikan daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.  

“Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara merata, tanpa mengorbankan keadilan bagi daerah-daerah yang tertinggal,” pungkasnya.  

Dengan penghapusan UN, Darlis menilai bahwa pemerintah memiliki peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal, asalkan didukung dengan pemerataan infrastruktur dan kebijakan yang berbasis keadilan. (adv/dprdkaltim)