Jansen pun menyarankan Djarot mengurusi mantan Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih yang sudah ditahan KPK karena tersangkut kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait kasus suap pengesahan APBD 2013.

Sebagai Plt Ketua DPD PDIP Sumut yang menggantikan Japorman, menurutnya, Djarot seharusnya fokus saja mengurusi teman yang lagi kesusahan.

"Lebih baik, saran saya, Djarot urusi saja itu Japorman Saragih yang kemarin sudah ditahan KPK. Kalau soal korupsi, rasanya itu urusan Djarot yang di depan mata. Bukan malah nyambar ke mana-mana," ujar Jansen.

Jansen juga mengajak semua pihak untuk berpolitik dengan etika jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 demi kebaikan demokrasi di Indonesia.

Ia pun mengaku heran melihat PDIP dengan koalisi partai politiknya yang kemungkinan mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih takut dengan koalisi Demokrat-PKS yang akan mengusung Akhyar.

"Demokrat telah memberi alternatif pilihan bagi publik di Kota Medan. Biarlah nanti masyarakat yang menentukan pilihannya. Masa koalisi yang sudah segemuk itu masih takut dengan koalisi rakyat yang hanya didukung dua partai saja," tutur Jansen.

Djarot sebelumnya mengungkit penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan oleh Akhyar yang telah menyeberang dari PDIP ke Partai Demokrat menjelang Pilwalkot Medan 2020.

Dia berkata, berdasarkan catatan PDIP diketahui bahwa Akhyar pernah menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp4,7 miliar.

Menurut Djarot, hal tersebut menjadi pertimbangan PDIP tidak mengusung Akhyar menjadi calon Wali Kota Medan 2020.