Firman mengatakan, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kinerja dewan juga kerap disorot oleh publik terkait jumlah RUU yang ditetapkan dan yang selesai ditetapkan menjadi UU.

"Oleh karena itu, dalam usulan kami seyogianya pemerintah dan DPR tidak perlu memasukkan lagi RUU yang bisa menimbulkan kontroversial di masyarakat," ujar dia.

Ia pun menyinggung RUU yang bisa menimbulkan kontroversi misalnya seperti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sudah disahkan menjadi inisatif DPR.

Karena menimbulkan kontoversi di publik yang sangat luar biasa, dia mengusulkan sebaiknya tidak perlu lagi ditetapkan menjadi skala prioritas 2021.

Dia pun menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut sudah menyerahkan surat kepada pimpinan DPR disertai DIM pemerintah.

Ia mendengar, subtansi yang disampaikan pemerintah ini berbeda dengan draf RUU yang sebelumnya yang manjadi inisatif DPR.