POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Persatuan Aktivis Mahasiswa Lintas Universitas (PALU) Kaltim menggelar deklarasi menolak kebijakan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait kebijakan pengangkatan pejabat badan usaha plat merah.
Mahasiswa menggugat pengelolaan BUMN dibawah komando sang menteri BUMN, Erick Thohir.
Semestinya, belasan Mahasiswa yang menyatakan sikap di taman Samarendah, Samarinda, Sabtu (27/6/2020) itu meharapkan dapat membawa dan memberikan perubahan lebih terhadap pengelolaan BUMN di seluruh nusantara, hal itu pula yang mungkin dipikirkan Presiden jokowi sabagai penentu kebijakan, yang memilih dan mengangkat pengusaha yang sebelumnya sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada perhelatan pilpres 2019 lalu.
"Sebagai pengusaha sukses, sang menteri pun diharapkan merubah mainset atas BUMN yang kerap merugi, namun sayang hampir seluruh BUMN tetap merugi," ujar Korlap, Krinstin Kavung.
Sebagai Menteri BUMN, Erick thohir punya kuasa dan kendali sepenuhnya untuk menentukan siapa yang layak menduduki jabatan Direksi dan Komisaris di seluruh BUMN yang ada.
Kuasa itu tentu diharapkan Presiden digunakan sebaik mungkin, dengan mempertimbangkan dan menselaraskan program-program pemerintahan jokowi periode kedua ini dengan kebijakan ditingkat kementrian.
Hal itu agar setiap janji pada program yang ditawarkan Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia baik itu pendukung atau pemilih maupun bukan pendukung.
Karena pada dasarnya ±273 juta jiwa rakyat Indonesia keseluruhannya adalah Rakyat dari bangsa besar ini dibawah kepemimpinan Jokowi, terlepas daripada perbedaan dukungan maupun pilihan pada saat kontestasi pilpres 2019 berlangsung.
