Mulai dari 'perlawanan' di WTO terkait kampanye hitam produk CPO dan Nikel RI, menyelesaikan perjanjian dagang EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) hingga membuka peluang pasar baru.

Sementara Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi menyebutkan sejumlah gugatan Uni Eropa ke Indonesia di WTO terkait kelapa sawit telah terjadi sejak 2011.

Hal ini tidak lepas dari adanya persaingan perdagangan minyak nabati antara RI dan Uni Eropa di pasar internasional.

Di sisi nikel, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Langkey mengatakan sengketa nikel di WTO terjadi imbas kebijakan hilirisasi RI.

Dimana program hilirisasi nikel yang dimulai sejak 2020 telah berhasil membangun 49 pabrik smelter RKEF yang menghasilkan nickel pig iron (NPI) dan 5 smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menghasilkan bahan baku baterai yakni produk antara Mixed Nickel-Cobalt Hydroxide Precipitate (MHP), serta produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat.

Menghadapi kampanye hitam terkait dirty nickel, APNI mendorong pengembangan hilirisasi nikel yang mengacu pada konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). (*)