detikcom sudah berusaha mengkonfirmasi figur yang dimaksud. Sayangnya Bahlil tak mau membuka identitasnya.

"Saya tidak bisa sebut siapanya. Tapi mudah-mudahan ada sebuah perasaan bahwa siapa sesungguhnya," kata Bahlil ditemui di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Bahlil menjelaskan ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat. Saat ditanya izin usaha di sektor apa saja yang terdampak, dirinya menjelaskan mulai dari perkebunan hingga tambang. Namun usaha di sektor tersebut ada di seluruh wilayah Kalimantan, sehingga sulit dikerucutkan provinsi mana yang dimaksud Bahlil.

"Izin-izin itu ada di izin kebun, pertambangan, ada juga di izin-izin yang lain yang semuanya itu berdampak. Terjemahkan sendiri deh," jawabnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan mengetahui adanya gubernur yang bertingkah seperti presiden ketika melakukan rapat koordinasi dengan kepala-kepala dinas di daerah.

"Saya kan rapat koordinasi terus dengan kepala-kepala dinas provinsi. Saya juga rapat terus dengan kepala-kepala dinas kabupaten, saya mendengar dari mereka," tambahnya.

Paling tidak ada lima provinsi di Kalimantan, dipimpin oleh lima gubernur. Berikut rinciannya:

- Kalimantan Barat, ibu kota Pontianak, dipimpin Gubernur Sutarmidji
- Kalimantan Tengah, ibu kota Palangkaraya, dipimpin Gubernur Sugianto Sabran
- Kalimantan Selatan, ibu kota Banjarmasin, dipimpin Gubernur Sahbirin Noor
- Kalimantan Timur, ibu kota Samarinda, dipimpin Gubernur Isran Noor
- Kalimantan Utara, ibu kota Tanjung Selor, dipimpin Gubernur Irianto Lambrie.