POLITIKAL.ID - Surat Pengunduran diri Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang dikirimkan ke Presiden Jokowi ternyata belum diproses. 

Menurut IM57+ Institute,Jokowi tidak mau terseret upaya licik Firli menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap kasus yang membelitnya.

"Pertama, surat tanggapan istana berupa pernyataan berhentinya Firli tidak dapat diproses merupakan tindakan untuk menegaskan istana tidak ingin turut serta dalam upaya licik Firli menghindari pertanggungjawaban," kata Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Menurut Praswad, Presiden Jokowi tidak ingin diseret-seret dalam taktik penghindaran pertanggunjawaban Firli Bahuri.

"Artinya bukan hanya publik yang dapat membaca upaya penghindaran tanggung jawab tersebut, semua, termasuk birokrasi sudah tahu adanya upaya serius dari Firli untuk menghindari pertanggungjawaban," bebernya.

Di sisi lain, belum diprosesnya permohonan mundur Firli Bahuri ini juga membuat IM57+ Institute mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memutus secara etik dugaan pemerasan yang dilakukan Firli.

"Pada sisi lain, Kepolisian pun haru merespon dengan melakukan penahanan segera dengan alasan yang disebutkan oleh kami pada rilis sebelumnya," katanya.

 Lebih lanjut, IM57+ Institute menilai, jika ketiga alasan subjektif penahanan Firli Bahuri dalam KUHAP sudah masuk semua dalam kondisi saat ini.