Dalam kesempatan itu, ia turut membeberkan bila mayoritas publik tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif tersebut dalam menentukan pilihannya, baik terhadap paslon presiden dan wakil presiden maupun partai politik.
"Hasil survei LSJ menunjukkan bahwa mayoritas publik atau 67,8 persen isu politik dinasti bukan masalah serius yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Hanya 21,4 persen yang menganggap isu politik dinasti sebagai masalah serius dan 10,8 persen responden bahkan tidak memberikan pendapat sama sekali soal isu itu," kata dia.
Lebih lanjut terkait dengan kecurangan dalam Pemilu 2024, katanya, 70,7 persen responden tidak terlalu percaya bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan penuh dengan kecurangan yang menguntungkan paslon tertentu. Hanya 22,5 persen responden yang percaya bahwa kecurangan benar-benar terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Sementara itu 6,8 persen responden bahkan tidak dapat memberi pendapat terhadap isu kecurangan Pemilu yang banyak dihembuskan oleh kelompok-kelompok oposisi.
LSJ menggelar survei dengan metode analisis media monitoring pada tanggal 22-27 Desember 2023, terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau 17 tahun tapi sudah menikah yang tersebar di 38 provinsi Indonesia melalui teknik wawancara telepon yang berpedoman kuesioner.
Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat, dengan batas kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
(Redaksi)
