POLITIKAL.ID - Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, yang menuai kontroversi, terus disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Abdullah menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ia meminta agar penegak hukum tidak ragu untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Ingat, Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Para pakar dan berbagai lapisan masyarakat yang mempertanyakan penegakan hukum kepada tersangka atau yang diduga bersalah adalah peringatan dini dari mereka terkait kepercayaan pada penegakan hukum,” ujar Abdullah dikutip dari Antara.

Kasus pemasangan pagar laut ini telah memicu perdebatan publik, dengan banyak pihak yang mempertanyakan legalitas dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Abdullah, pemilik pagar laut di Tangerang, Banten terdiri dari perusahaan dan pribadi. PT Agung Intan Makmur diketahui memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 234 bidang, lalu PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang dan sembilan orang mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang. Total jumlah pagar laut yang memiliki sertifikat HGB sebanyak 263 bidang.

Sertifikat pagar laut tersebut dinilai bermasalah karena berpotensi melanggar beberapa peraturan diantaranya UU Tentang KUHP, UU Tentang Pokok Agraria, UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Tentang Kelautan, UU Tentang Sumber Daya Air, UU Tentang Ciptakerja dan UU Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dia melanjutkan, penegakan hukum dengan menetapkan tersangka atas kasus pagar laut menjadi hal yang harus dilakukan aparat saat ini, mengingat pemasangan pagar tersebut menimbulkan korban yakni kerusakan alam.