POLITIKAL.ID - Serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) baru baru ini mengundag pertanyaan dari anggota Komisi I DPR RI, Mukhlis Basri, mempertanyakan apakah serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya terkait dengan upaya pemberantasan judi online

Politisi PDI-P mengatakan, "Kan sekarang Pak Presiden sudah membentuk Satgas Judi Online, jangan-jangan ini karena adanya Satgas inilah mungkin terjadilah kasus ini. Sehingga mungkin bandar-bandar judi atau pemain-pemain judi online ini akan mengalihkan dana-dana mereka dengan semuanya terganggu," kata Mukhlis dalam rapat kerja Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menjawab itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan saat ini pihaknya fokus pada forensik digital dan pemulihan PDNS. Sehingga, belum bisa disimpulkan apakah ada keterkaitan dengan pemberantasan judi online.

"Kemudian apakah ada keterkaitan pemberantasan judi online, sampai saat ini karena kita fokus forensiknya dan melihat data-data, kita belum bisa menyimpulkan apakah ada keterkaitan," kata Hinsa.

Pada kesempatan yang sama. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta jajaran Kemenkominfo beserta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kompak menangani serangan siber ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dia mengatakan, jika jajaran pemerintah hanya saling menyalahkan satu sama lain, permasalahan tak akan selesai.

Meutya mengaku geram jika Kominfo hingga BSSN justru saling menyalahkan atau bahkan mengalihkan jawaban ke yang lain. Ia menyebut pemerintah harus kompak menangani masalah ransomware.

(Redaksi)