"Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan presiden dari mana saja?" tanya Saldi Isra.

Disebutkan Saldi Isra, MK menerima dalil yang menyatakan bahwa pemohon dari paslon 01 dan 03 merasa curiga dengan penggunaan anggaran bansos yang tiba-tiba melejit jelang Pilpres 2024 karena dinilai menguntungkan salah satu paslon.

 Bahkan, Menteri Keuangan sampai harus memblokir alokasi dana (automatic adjustment) dari berbagai kementerian/lembaga agar APBN bisa mencukupi guna membiayai bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi.

Hakim Saldi Isra menyebut, automatic adjustment yang dilakukan pada awal tahun sangat jarang terjadi. Hal inilah yang dipermasalahkan pemohon.

"Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai K/L itu setelah tahun berjalan, nah ini dilakukan di awal tahun," beber Saldi Isra.

"Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan (automatic adjustment)? Yang dikemukakan oleh kedua pemohon, dana Rp 50 triliun lebih itu katanya jangan-jangan dana yang dimanfaatkan untuk menghadapi Pemilu ini," ucapnya lagi.

(Redaksi)