Jalan Paser Baru 30 Persen Mantap, DPRD Samarinda Kritik Ketimpangan Infrastruktur Kaltim
POLITIKAL.ID — Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Paser masih jauh dari ideal. Tingkat kemantapan jalan baru mencapai 30 persen, sementara sekitar 70 persen ruas lainnya masih rusak atau belum memenuhi standar.
Fakta ini mengemuka dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Samarinda dan Komisi III DPRD Paser, Kamis (30/4/2026). Kedua pihak menyoroti perlunya percepatan penanganan infrastruktur, mengingat posisi Paser sebagai gerbang masuk Kalimantan Timur dari arah Kalimantan Selatan.
Jalan Rusak Masih Dominan di Paser
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan mayoritas ruas jalan di Paser masih belum layak.
“Jalan dengan kondisi baik baru sekitar 30 persen. Artinya, mayoritas ruas jalan masih belum tuntas,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah.
Kewenangan Lintas Pemerintah Jadi Kendala
Deni menjelaskan banyak ruas jalan rusak berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi hingga pusat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri dalam melakukan perbaikan.
Ia juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan dana bagi hasil yang berdampak pada anggaran pembangunan.
“Perbaikan jalan ini membutuhkan intervensi lintas pemerintah, tidak bisa hanya mengandalkan daerah,” tegasnya.
DPRD Dorong Kolaborasi hingga DPR RI
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga menemukan persoalan di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Paser belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menunjukkan masih adanya ketimpangan layanan publik.
Deni mendorong sinergi lebih kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Ia juga meminta keterlibatan DPR RI untuk mempercepat dukungan anggaran.
“Percepatan pembangunan harus dilakukan bersama. Salah satunya dengan memperkuat komunikasi dengan DPR RI agar kebutuhan daerah bisa segera direspons,” ujarnya.
Ia menegaskan kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Paser.
(ADV)
