POLITIKAL.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan potensi kenaikan harga obat akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kenaikan harga minyak dunia tetap berada dalam batas yang wajar. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat, khususnya peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan, tidak perlu khawatir karena harga obat yang ditanggung program tersebut akan tetap terjaga.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan harga obat di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, Kemenkes telah melakukan evaluasi terhadap berbagai jenis obat untuk memastikan kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas yang dapat diterima.
“Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/6).
Kenaikan Harga Tidak Mengikuti Lonjakan Dolar Secara Langsung
Budi menjelaskan bahwa kenaikan nilai tukar dolar AS tidak otomatis menyebabkan harga obat meningkat dengan persentase yang sama. Ia menilai banyak pihak sering kali mengaitkan kenaikan harga obat secara langsung dengan penguatan dolar. Padahal sebagian besar biaya produksi obat di Indonesia masih menggunakan mata uang rupiah.
Komponen produksi seperti tenaga kerja, distribusi dalam negeri, hingga sejumlah bahan penunjang masih didominasi oleh biaya berbasis rupiah. Karena itu, dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga obat tidak sepenuhnya sebanding dengan perubahan kurs.
Pemerintah pun telah menghitung batas kenaikan harga yang dianggap wajar berdasarkan struktur biaya industri farmasi. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian harga pada kisaran tertentu masih dapat diterima tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
“Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ,” kata Budi.
Industri Farmasi Sepakati Batas Maksimal Kenaikan
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pelaku industri farmasi untuk menentukan batas penyesuaian harga obat yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Menurut Rizka, pemerintah memberikan ruang bagi industri untuk menyesuaikan harga sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing produk. Namun, Kemenkes menetapkan batas tertinggi kenaikan harga agar tetap melindungi kepentingan masyarakat.
“Paling tinggi 20 persen. Tergantung jenis obatnya, ada yang cuma menaikkan 5 persen atau 10 persen. Tapi tidak boleh lebih dari 20 persen,” jelas Rizka.
Ia menambahkan bahwa setiap perusahaan farmasi memiliki struktur biaya yang berbeda sehingga besaran penyesuaian harga juga dapat bervariasi. Meski demikian, seluruh perusahaan tetap harus mematuhi batas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Obat JKN Tetap Terjangkau bagi Masyarakat
Di tengah kemungkinan penyesuaian harga obat komersial atau non-BPJS, pemerintah memastikan obat-obatan yang masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau.
Kepastian tersebut sekaligus memberikan jaminan bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan yang mengandalkan program JKN untuk memperoleh obat dan layanan medis. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat mengakses pengobatan tanpa terbebani oleh gejolak ekonomi global maupun perubahan nilai tukar mata uang.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan koordinasi dengan industri farmasi, Kemenkes berkomitmen menjaga stabilitas harga obat sekaligus memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.
(*)
