"Kami juga akan menghitung secara mandiri di DPRD. Misalkan tiba-tiba Pemrov Kaltim usul anggaran melebihi alokasi anggaran 15 miliar, ujuk-ujuk DPRD menyetujui, sama aja DPRD hanya tukang stempel saja. Makanya perlu dibahas bersama," imbuh Ketua PKB Kaltim itu lagi.

Pentingnya DPRD membentuk pansus untuk menghitung secara rinci anggaran yang dibutuhkan. Bisa saja lebih dari Rp 33 miliar, perhitungan DPRD memprediksi bisa lebih dari itu semisal Rp1 triliun pun tak masalah anggaran APBD 2019 digulirkan.

Fraksi PKB disebutnya agak sedikit ngotot untuk membentuk Pansus hal itu lantaran produk dari pansus ini bisa menjadi rekomendasi.

Misalnya saja ia mencontohkan, pihak ketiga ada yang terlibat dalam penanggulangan virus corona.

Ketika pansus terbentuk dan bekerja nantinya pansus merekomendasikan ke perusahaan tambang, perkebunan, dan perusahaan di sektor minyak dan gas untuk menyumbangkan Rp 100 sampai dengan Rp 200 juta per perusahaan.

Dicotohkannya lagi, ada 100 perusahaan di Kaltim, kalau 200 juta satu perusahaan menyumbang maupun uang yang dapat terkumpul, jelas akan mengurangi beban pemerintah.

Bahkan bisa menambah volume bantuan kita terhadap masyarakat yang terdampak virus corona ini.

"Kita hitung saja berapa jumlah perusahaan di Kaltim ini yang dengan sukarela berkintribusi untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial dan ekonomu masyarakat dampak pandemi corona," tandasnya uddin. (Redaksi Politikal - 001)