POLITIKAL.ID – Pemerintah daerah mendapat dorongan untuk segera menggunakan anggaran karhutla yang telah pemerintah salurkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemda mempercepat pemanfaatan anggaran tersebut agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan.
Tito menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran karhutla sebesar Rp760 miliar. Dana tersebut diberikan kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Anggaran Karhutla Perlu Segera Digunakan
Tito menjelaskan pemerintah menyesuaikan bantuan dengan tingkat keparahan dampak karhutla di setiap daerah. Karena itu, pemda perlu segera menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.
Tito juga meminta pemda tidak membiarkan anggaran tertahan karena kebutuhan penanganan karhutla membutuhkan respons cepat. Pemerintah pusat memberikan pendampingan agar setiap daerah dapat menggunakan anggaran secara cepat sekaligus sesuai ketentuan.
“Kami sudah menerbitkan surat edaran Bapak untuk kecepatan penggunaan karena sekarang ini yang penting adalah kecepatan. Jadi supaya tidak tertahan uangnya sambil kami turunkan juga tim dari Itjen dan dari (Direktorat Jenderal Bina) Keuangan Daerah untuk mendampingi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Menurut Tito, pemda dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan penanganan karhutla. Selain itu, dana tersebut dapat mendukung mobilisasi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan di lapangan.
Pendampingan dari pemerintah pusat juga menjadi bagian dari upaya mempercepat penggunaan dana. Dengan pendampingan tersebut, pemerintah ingin memastikan daerah menggunakan anggaran secara tepat tanpa menghambat respons terhadap kondisi darurat.
Pemerintah Perkuat Pencegahan Kebakaran Baru
Tito tidak hanya meminta pemda mempercepat penanganan kebakaran yang sudah terjadi. Ia juga menekankan pentingnya mencegah munculnya titik kebakaran baru selama kondisi darurat.
Tito merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur larangan pembakaran dalam kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.
“Jadi di masa saat-saat ini tidak boleh ada pembakaran dan kami melihat dari Perda-Perda yang ada, ada delapan daerah yang kami minta untuk merubah Perdanya [agar sesuai dengan Inpres],” tegas Tito.
Pemerintah menilai penyesuaian aturan daerah penting untuk memperkuat pencegahan karhutla. Tito mengatakan regulasi daerah perlu menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat agar tidak membuka celah pembakaran selama masa kedaruratan.
Penyesuaian tersebut juga mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pembakaran dengan alasan kearifan lokal. Pemerintah meminta delapan daerah menyesuaikan peraturan daerahnya dengan kebijakan penanganan karhutla yang berlaku selama kondisi darurat.
“Nanti kalau sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi,” jelas Tito.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menggabungkan penanganan kebakaran dengan pencegahan untuk mengurangi risiko munculnya kebakaran baru. Pemda juga perlu memastikan masyarakat memahami larangan pembakaran selama periode kedaruratan.
Pemerintah Dampingi Daerah Hadapi Bencana
Selain penanganan anggaran karhutla, Tito menyampaikan pemerintah juga terus mendampingi daerah yang menghadapi bencana lain. Salah satunya penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pendampingan pemerintah mencakup bantuan anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah juga mendorong percepatan pelayanan administrasi bagi warga yang terkena dampak bencana.
Tito menegaskan pendampingan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam merespons berbagai kondisi kebencanaan. Pemerintah terus mendorong daerah agar menggunakan dukungan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Dengan percepatan penggunaan anggaran, pemerintah berharap daerah dapat meningkatkan kapasitas penanganan karhutla sekaligus memperkuat langkah pencegahan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, masyarakat, dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kedaruratan tersebut.
(Redaksi)
