"Memang ada daerah yang blank spot jaringan, seperti di daerah hulu dan daerah laut atau pulau. Namun kami tetap berupaya maksimal informasi dapat sepenuhnya tercover dengan aplikasi ini," imbuhnya.

Masih terkait hal itu, kata Nando lagi, KPU Kukar masih berkoordinasi dengan KPU RI tentang aplikasi penghitungan cepat tersebut.

"Kami masih membahas itu diinternal, apakah wajib mengunakan aplikasi itu, ataukah hanya sebagai alat bantu saja," tambah mantan ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara itu.

Lanjut dia, KPU Kukar sampai saat ini terus melakukan berbagai macam percobaan sebelum secara pasti menggunakan aplikasi yang bernama Sirekap tersebut.

"Ini kan masih simulasi terus, sudah 2 hari, besok hari terakhir, dari info yang kami dapat, tanggal 6 desember ada simulasi lagi," terang alumnus Fakultas Isipol, Universitas Mulawarman, Samarinda itu.

Ditambahnya lagi. "Kami menunggu saja keputusan akhir dari KPU RI, yang pasti kami siap saja, termasuk menyusun simulasi," pungkasnya. ( Redaksi Politikal 001)