Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan hingga 18 Juni 2026 pihaknya telah mendata 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang masuk dalam kategori mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa intervensi program pemerintah.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
“Kami sedang melakukan pendataan dan evaluasi. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan ke sekolah-sekolah tersebut nantinya akan kami fokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan intervensi gizi,” kata Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
BGN Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah
Di sisi lain, BGN juga menghentikan sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN menerbitkan surat edaran itu pada 17 Juni 2026. Masa penghentian program berlangsung selama periode libur sekolah yang dimulai pada 22 Juni hingga 23 Juli 2026.
Sari menjelaskan keputusan tersebut bertujuan memberi ruang bagi BGN untuk melakukan penataan program, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan penataan kembali sehingga program dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Berbeda dengan masa Ramadan yang tetap menjalankan distribusi MBG melalui sistem bundling, kali ini BGN memilih menghentikan sementara layanan selama peserta didik menjalani liburan.
Penghentian Operasional SPPG Hemat Anggaran Rp3 Triliun
Kebijakan tersebut juga berdampak pada operasional SPPG di berbagai daerah. Selama masa penghentian, unit layanan yang tidak beroperasi tidak menerima insentif operasional harian.
Saat ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari. Dengan jumlah unit yang telah aktif dan masa penghentian selama 18 hari, BGN memperkirakan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp3 triliun.
“Perhitungan kami menunjukkan efisiensi insentif SPPG mencapai Rp3.004.560.000.000,” ungkap Sari.
BGN menilai penghematan tersebut dapat membantu pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program pemenuhan gizi yang lebih tepat sasaran.
Kelompok Rentan Jadi Fokus Utama Program
Setelah melakukan evaluasi, BGN berencana mengarahkan alokasi anggaran kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko gizi lebih tinggi.
Kelompok prioritas tersebut meliputi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi.
BGN masih melanjutkan proses pendataan di berbagai wilayah. Tim menggunakan sejumlah indikator, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, tingkat kerentanan gizi, dan akses terhadap pangan bergizi.
Sari menegaskan program MBG harus memberi manfaat nyata bagi kelompok yang membutuhkan. Karena itu, BGN terus menyempurnakan data penerima manfaat agar penggunaan anggaran negara lebih efektif.
“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar memerlukan dukungan pemenuhan gizi,” pungkasnya.
(Redaksi)
