"Ini jadi pelajaran bagi Pemprov, administrasi penting dan tidak boleh mengeluarkan izin asal-asalan, paling tidak, di provinsi kita melakukan kegiatan monitoring (kegiatan pertambangan)," tandasnya.

Selain 21 IUP, pihak pansus juga menyoroti terkait program pemberdayaan masyarakat (PPM) serta dana CSR.

Dimana dalam pelaksanaannya yang masih dinilai sangat minim kontribusi dari perusahaan.

Terutama PKP2B, yang mana terkadang area konsesinya dikerjakan oleh kontraktor, dan tidak memperhatikan area sekitar, hanya mementingkan pengerjaan.

Permasalahan reklamasi juga ikut disoroti, meski gerak pansus tidak luas, M. Udin mengatakan beberapa lokasi yang sempat dia datangi juga masih lalai mengerjakan.

"Pasti masih ada banyak diluar sana, apalagi sudah 40 orang meninggal di lubang tambang. Kita berharap tahun 2023 tidak ada lagi permasalahan itu," tandasnya. 

(Redaksi)