POLITIKAL.ID - Berita Nasional yang dikutip POLITIKAL.ID tentang minim penindakan Bawaslu usai meningkatnya pelanggaran prokes pilkada.

Maraknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan (prokes) pada Pilkada Serentak 2020 oleh calon kepala daerah (cakada) dan simpatisan menjadi perhatian khalayak.

Pasalnya, Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini dikhawatirkan dapat membahayakan kualitas pilkada dan menjadi klaster baru persebaran COVID-19.

Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemilih Pemilu untuk Rakyat (Koornas JPPR), Alwan Olla Riantobi mengatakan bahwa protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada 2020 menjadi syarat mutlak atas kelanjutan tahapan pilkada.

"Kepatuhan terhadap protokol kesehatan saya kira menjadi penting, karena pilkada ini dijalankan atau dilanjutkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Artinya, syarat pilkada ini dijalankan syaratnya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan," ujar Alwan kepada SINDO Media, Minggu (22/11/2020).

Karena itu, Alwam menegaskan, baik pemerintah, peserta pilkada yang terdiri atas pasangan calon dan tim pemenangan serta pemilih, harus mematuhi dimensi protokol kesehatan.