POLITIKAL.CO – Otorita Ibu Kota Nusantara terus mempercepat Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN Kalimantan Timur. Saat ini, capaian fisik proyek strategis nasional tersebut mencatatkan perkembangan signifikan, dengan rata-rata progres konstruksi gedung pemerintahan yang sudah menembus angka 11,8 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan laporan perkembangan infrastruktur ini saat menerima kunjungan kerja Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Heru Setiawan. Pertemuan peninjauan lapangan tersebut berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Sabtu (01/08/2026).
Basuki menegaskan bahwa pihak Otorita IKN terus bekerja keras menyelesaikan fasilitas utama lembaga peradilan. “Kami melaporkan progres terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Kami juga menyampaikan terima kasih, termasuk dengan adanya putusan MK itu, karena itu kami senantiasa dikuatkan untuk melanjutkan pembangunan IKN,” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/8/2026).
Progres Konstruksi Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN
Data resmi Otorita IKN mencatat bahwa Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN tidak hanya berfokus pada gedung utama, tetapi juga mencakup aksesibilitas pendukung. Progres pembangunan jalan di dalam kawasan yudikatif saat ini telah mencapai 27,6 persen dengan total panjang jalur 7,8 kilometer.
Khusus untuk area Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), tim pekerja mencatat rata-rata progres fisik sebesar 12,41 persen per 29 Juli 2026. Pemerintah merancang Gedung Mahkamah Konstitusi dengan total luas bangunan mencapai 44.691 meter persegi.
Kompleks Gedung MK ini akan memuat berbagai fasilitas penunjang tugas kehakiman. Area ini mencakup ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta area pendukung operasional lainnya.
Optimisme Lembaga Peradilan dan Dukungan Desain Presiden
Hakim Konstitusi Arsul Sani mengapresiasi percepatan Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN setelah melihat langsung kondisi riil di lapangan. Ia menilai penjelasan dari pihak Otorita IKN memberikan optimisme tinggi terkait ketepatan waktu penyelesaian proyek.
“Kami dari Mahkamah Konstitusi, dari kesekjenan, dan saya mewakili para Hakim Konstitusi ingin melihat secara langsung progres perkembangan pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi di sisi yudikatif. Alhamdulillah, dengan diantar oleh Pak Kepala Otorita IKN, kami telah mendapatkan update dan penjelasan yang gamblang dari teman-teman Otorita IKN tentang progres yang ada. Ini tentu membanggakan dan menimbulkan optimisme bahwa sesuai dengan schedule-nya nanti pembangunan ini bisa diselesaikan,” tutur Arsul Sani.
Pengembangan kawasan ini berjalan selaras dengan arahan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani desain akhir untuk kawasan legislatif dan yudikatif pada akhir April 2026. Pemerintah memproyeksikan seluruh Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN dan legislatif rampung secara menyeluruh pada akhir tahun 2027 atau paling lambat semester I tahun 2028.
Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa rancangan arsitektur kawasan ini mengusung nilai filosofis yang sangat kuat. Presiden menekankan agar karakter bangunan menonjolkan kesan tegas, lurus, dan berwibawa sebagai pusat pengambilan keputusan besar bagi bangsa Indonesia.
Sinergi dengan Pembangunan Kompleks Legislatif
Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN juga berjalan berdampingan dengan penataan kawasan legislatif di KIPP Nusantara. Pada area legislatif, pemerintah menyiapkan lima gedung utama, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, di mana Gedung Paripurna sanggup menampung hingga 1.579 orang.
Pekerja konstruksi saat ini telah menyelesaikan tahap awal pembersihan lahan dan mulai menyiapkan jaringan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk menghubungkan antar-bangunan legislatif.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang meninjau lokasi pembangunan beberapa waktu lalu, turut memberikan pandangan positif terhadap konsep tata ruang kawasan perwakilan rakyat tersebut. Menurutnya, posisi gedung yang berdiri di kontur tanah tinggi sebelah kiri Istana Presiden menghadirkan wibawa dan kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
Seluruh rangkaian proyek Pembangunan Kawasan Yudikatif IKN ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, modern, dan kokoh di Ibu Kota Nusantara.
(Redaksi)
