POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi mencakup aspek teknis hingga sosial.
Hal ini disampaikan Andi Harun saat menghadiri paparan rencana penanggulangan banjir yang digelar oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Andi Harun mengatakan saat ini pemerintah kota sedang mengkaji rencana program pengendalian banjir untuk tahun 2025 dan 2026 secara mendalam.
“Kami melakukan pendalaman secara detail agar program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan teknis yang ada penanganan banjir ini tidak bisa hanya dari hilir tapi juga harus memperhatikan kondisi di hulu,” ungkap Andi Harun.
Menurutnya, penanggulangan banjir harus melibatkan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Salah satu fokusnya adalah pengelolaan sungai, mulai dari penanganan bantaran hingga pemasangan turap dan pembangunan tanggul secara natural maupun beton.
Ia juga mengungkapkan upaya identifikasi lokasi rawan banjir berdasarkan data tiga kali kejadian banjir besar terakhir termasuk wilayah Lumpakeh, Damanhuri, dan kawasan sekitar flyover di Samarinda Ulu.
“Data sains seperti curah hujan dan sedimentasi juga kami gunakan untuk memastikan penanganan ini tepat sasaran,” tambahnya.
Mengenai kebutuhan anggaran, Ia mengungkapkan bahwa pembangunan pompa air di 10 titik di Kota Samarinda memerlukan biaya sekitar Rp 836 miliar.
Selain itu, dibutuhkan pembangunan tanggul tanah dan beton sepanjang puluhan ribu meter dengan total anggaran mencapai hampir Rp 900 miliar.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa mendukung pembiayaan ini, karena persoalan banjir bukan hanya tanggung jawab kota saja semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Ia mengatakan aspek sosial juga menjadi perhatian penting banyak pemukiman yang berdiri di atas sungai sehingga penanganan banjir harus dibarengi dengan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Tantangan terbesar adalah mengelola dampak sosial kami mengajak seluruh lurah dan camat untuk berperan aktif dalam komunikasi kepada warga,” jelasnya.
Sektor Hulu, khususnya aktivitas tambang yang berpengaruh terhadap pengupasan lahan, juga menjadi fokus. Ia berharap pemerintah provinsi dapat menegakkan pengawasan agar aktivitas tambang tidak menimbulkan masalah banjir di wilayah kota.
“Penanganan banjir memerlukan perubahan paradigma pengelolaan lingkungan yang terpadu antara hulu dan hilir tanpa koordinasi yang baik upaya kita akan kurang efektif,” pungkasnya.
(*)
