POLITIKAL.ID –
Pemerintah mulai memperketat pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu akan mengelola ekspor komoditas strategis nasional.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, memastikan Luke Thomas Mahony memimpin PT DSI.
“Untuk saat ini Luke Thomas. Ada Thomas,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Danantara Rangkul Asosiasi Industri dan Pengusaha
Rosan mengatakan Danantara masih menyusun struktur perusahaan. Tim Danantara juga mengundang berbagai asosiasi usaha untuk memberikan masukan sebelum perusahaan menjalankan operasional penuh.
Pertemuan itu akan melibatkan Kadin, Apindo, asosiasi sawit, asosiasi batu bara, hingga pelaku industri pertambangan.
“Nanti kita mau mendengarkan masukan. Semua asosiasi kita undang sekaligus sosialisasi,” ujarnya.
Rosan menegaskan tim Danantara memilih jajaran PT DSI berdasarkan pengalaman dan kemampuan profesional.
“Nanti kita tampilkan full timnya supaya semua bisa lihat track record dan kemampuannya,” lanjutnya.
Luke Thomas Mahony Pernah Berkarier di PT Vale Indonesia
Nama Luke Thomas Mahony sebelumnya sudah muncul sebagai kandidat kuat pimpinan PT DSI. Ia pernah menjabat Direktur di PT Vale Indonesia Tbk.
Pemerintah membentuk PT DSI untuk mendukung sistem baru pengawasan ekspor komoditas SDA nasional.
Prabowo Targetkan Pengawasan Devisa Hasil Ekspor Lebih Ketat
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Aturan baru itu mewajibkan eksportir komoditas strategis menjalankan ekspor melalui badan usaha milik negara yang pemerintah tunjuk.
Prabowo mengatakan pemerintah ingin memperkuat kontrol terhadap ekspor SDA sekaligus menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE) dan praktik kurang bayar pajak.
“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
