"Jadi semua bentuk Perijinan mengacu dalam perda tersebut, membangun perumahan sesuai kondisi alam, jadi tidak bisa sembarangan," imbuhnya.

Anggota Komisi IV itu beralasan, jika membangun secara serampangan, bakal terjadi banjir, dengan adanya perda disebutnya lagi, pembangunan permukiman selaras dari pusat hingga daerah.

"Contohnya saja bendungan benanga dan SKM samarinda yang telah beralih fungsi menjadi permukiman, harusnya kan tidak," tambahnya.

Belum lagi soal tingginya intensitas air yang datang dari hulu, jika di hilir terjadi air pasang, maka air sungai turut meluap ke daratan permukiman warga.

Dengan begitu dirinya berharap, perda tersebut mesti menjadi prioritas pemerintah untuk dirumuskan segera.

"Mudah-mudahan RP3KP ini bisa menjadi dasar agar pembangunan permukiman sesui zona yang telah ditentukan," pungkasnya. (Redaksi Politikal - 001)