“Jika yang disampaikan influencer terkait kebijakan publik, seharusnya terdapat proses konsultasi publik atau komunikasi dua arah yang intens antara pemerintah dengan publik. Misalnya, terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penggunaan jasa influencer menjadi kurang efektif,” ujarnya.

Dalam situasi sulit akibat pandemi sekarang ini, lanjut Vunny, salah satu yang dibutuhkan masyarakat adalah adanya ruang untuk menyampaikan pendapat. Misalnya, forum diskusi baik secara luring maupun daring atau bisa juga dibuatkan platform komunikasi daring dalam situs kementerian terkait.

“Pada intinya, pemerintah harus tetap mengedepankan komunikasi dua arah untuk menjangkau partisipasi publik secara lebih luas,” tukas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Influencer yang Dilibatkan Pemerintah Tak Paham Materi"