Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyadari kebijakan asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan Kemenkumham sebagai bagian upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (Lapas) menyedot perhatian besar dari masyarakat. Di samping terkait dugaan Pungli, keluhan terkait narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat juga menjadi sorotan.

Adapun dari 36 ribuan warga binaan dan anak binaan telah dilepas dari lapas lewat kebijakan asimilasi dan integrasi, beberapa di antaranya memang dilaporkan kembali berurusan dengan hukum akibat melakukan tindak pidana. Tercatat 13 narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat hingga 15 April 2020.

“Jumlahnya memang kecil, hanya 13 kasus dari 36 ribuan narapidana yang mendapat asimilasi. Walau begitu, ini tetap harus dilihat sebagai suara dari masyarakat dan mesti mendapat perhatian bersama,” ujar Marinus.

Sedangkan terhadap narapidana asimilasi yang kembali berulah ini, Menkumham Yasonna sebelumnya menyebut jajarannya telah menyiapkan ancaman tegas. Sanksi berupa pencabutan asimilasi, penambahan pidana baru, penempatan di sel pengasingan, hingga dihapuskannya remisi dalam jangka waktu tertentu akan dijatuhkan kepada narapidana asimilasi yang kembali melakukan kejahatan.

Jajaran petugas Lapas dan Bapas juga melakukan berbagai mekanisme pengawasan terhadap napi asimilasi, termasuk lewat pemantauan menggunakan video call.

“Menurut saya, mekanisme pengawasan ini yang memang harus ditingkatkan untuk mencegah narapidana asimilasi berulah kembali sehingga masyarakat pun akhirnya bisa menerima kebijakan pembebasan ini dengan lebih tenang,” ucap Marinus. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "DPR Apresiasi Ketegasan Menkumham soal Dugaan Pungli Napi Asimilasi"