POLITIKAL.ID – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi membawa tuntutan berat bagi para terdakwa korupsi di Kabupaten Bekasi. Petugas hukum menghadirkan langsung Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara bersama ayahnya HM Kunang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Jaksa menilai kedua terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penerimaan suap. Persidangan yang berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026 ini menarik perhatian publik karena melibatkan kepala daerah dan anggota keluarganya secara bersamaan.
Penuntut umum meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada Ade Kuswara. Selain hukuman badan, jaksa juga membebankan denda serta uang pengganti dengan nominal sangat besar. Penanganan perkara ini menunjukkan komitmen penegak hukum dalam menuntaskan perkara rasuah di daerah. Masyarakat terus mengawal perjalanan persidangan hingga majelis hakim membacakan keputusan final kelak.
Tuntutan Kasus Korupsi Ijon Proyek Mengungkap Peran Ayah dan Anak
Pihak kejaksaan mengungkap detail pelanggaran hukum dalam pembacaan berkas tuntutan kasus korupsi ijon proyek tersebut. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 4 tahun kurungan penjara bagi HM Kunang. Selain itu, jaksa menuntut kedua terdakwa membayar denda senilai Rp 300 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, mereka wajib menjalani hukuman pengganti berupa kurungan selama 100 hari.
Penuntut umum menguraikan bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Para terdakwa terbukti memintas aturan penerimaan komitmen fee dari para kontraktor proyek pembangunan daerah. Praktik ijon proyek ini merugikan sistem tata kelola keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Oleh karena itu, jaksa menerapkan pasal sangkaan yang membawa konsekuensi hukum maksimal bagi para pelaku.
Pasal Sangkaan dan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum
Jaksa meyakini para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum juga mengaitkan perbuatan terdakwa dengan Pasal 20 huruf c serta Pasal 127 ayat 1 KUHP baru. Penerapan pasal-pasal ini memperkuat posisi tuntutan jaksa dalam membuktikan kejahatan jabatan. Tim penuntut umum menyusun berkas tuntutan secara cermat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan.
Tim penuntut umum menyusun poin-poin memberatkan yang menjadi dasar penentuan lama masa hukuman. Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap integritas pemerintah daerah. Selain itu, perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dampak dari kejahatan ini mempengaruhi kualitas pembangunan infrastruktur bagi warga lokal.
Meski demikian, jaksa tetap memasukkan beberapa hal yang meringankan tuntutan para terdakwa. Kedua terdakwa memiliki rekam jejak belum pernah menerima hukuman pidana sebelumnya. Terdakwa juga masih mempunyai tanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarga mereka. Selama menjalani rangkaian persidangan, kedua terdakwa selalu bersikap kooperatif dan mematuhi arahan majelis hakim.
Beban Uang Pengganti dalam Tuntutan Kasus Korupsi Ijon Proyek
Selain merumuskan sanksi pidana pokok, tim jaksa KPK mewajibkan pemulihan kerugian keuangan negara. Jaksa menuntut Ade Kuswara membayar pidana uang pengganti sebesar Rp 11 miliar. Sementara itu, HM Kunang mendapat kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 1 miliar. Kewajiban ini menjadi bagian integral dari upaya pengembalian aset negara yang hilang akibat tindakan korupsi.
Jaksa memberikan batas waktu tertentu bagi terdakwa untuk melunasi seluruh uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan menyita aset pribadi terdakwa. Apabila nilai aset pribadi terdakwa tidak mencukupi, majelis hakim dapat mengganti kewajiban itu dengan tambahan hukuman kurungan selama 3 tahun penjara.
Proses persidangan perkara ini akan berlanjut ke tahap pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa. Penasihat hukum menyusun argumen untuk meringankan sanksi hukum bagi klien mereka. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung akan mempertimbangkan seluruh fakta sidang sebelum menjatuhkan vonis akhir. Masyarakat Kabupaten Bekasi berharap keputusan hakim memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
(Redaksi)
