"Semua memerlukan pandangan yang cerdik dan dialog antarpemimpin seperti Bu Mega dan Pak Prabowo. Tentu, PDIP komitmen perjuangannya pada bangsa dan negara tanpa akhir sehingga komitmen itu dibawa jauh lebih penting daripada sekadar urusan yang berkaitan dengan politik praktis ataupun gambaran kabinet ke depan," ujar dia.

Hasto mengaku tidak mengetahui apakah ada tawaran posisi menteri untuk PDIP pada kabinet pemerintahan Prabowo ke depannya.

Hasto menegaskan bahwa urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden, termasuk Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Kami lebih berbicara bagaimana membangun komitmen untuk bangsa dan negara. Persoalan menteri kami serahkan kepada presiden yang memiliki hak prerogatif," pungkasnya.

(*)