“Saya sendiri sudah mengumpulkan 20-30 anak-anak sekolah di Kubar yang layak dapat BKT karena orangtuanya secara ekonomi masuk kelompok tak mampu, tapi tetap tak dapat BKT. Kriteria anak sekolah di daerah 3T yang dapat BKT seharusnya dapat perlakuan khusus, karena namanya daerah 3T jaringan internet saja belum ada, bagaimana mau mendaftar secara online,” kata Ekti.

Atas aspirasi anggota Dewan tersebut, Asisten Sekda Kaltim Bidang Administrasi, Riza Indra Riadi belum memberikan jawaban.

Meski demikian Seno Aji kembali mengingatkan Pemprov Kaltim, dengan semakin besarnya APBD Kaltim, seharusnya hal-hal yang dikeluhkan anggota Dewan bisa diatasi gubernur atau Pemprov Kaltim.

“Uang ada, bahkan sangat banyak peningkatannya, apa-apa yang dikeluhkan teman-teman, sebetulnya bisa diatasi,” kata Seno seusai rapat.

Menurut dia, untuk perdesaan yang belum menikmati listrik, penyediaan listrik kan tidak harus dari PLN saja, tapi Pemprov bersama Pemkab bisa mempercepat penyediaan sumber listrik alternatif, misalnya PLTS komunal, dan atau minta bantuan ke Kementerian ESDM.

(Advertorial)