POLITIKAL.ID – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Primus Yustisio, menyarankan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, untuk meletakkan jabatannya. Sorotan tajam ini muncul sebagai respons atas kondisi mata uang domestik yang terus mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Meski mendapatkan desakan kuat dari parlemen, pucuk pimpinan bank sentral tersebut menyatakan optimisme tinggi bahwa otoritas moneter mampu menjaga stabilitas kurs rupiah ke depan.
Saran pengunduran diri tersebut mengemuka dalam rapat kerja resmi antara Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia di Senayan, Jakarta. Legislator melihat penurunan nilai tukar mata uang nasional sudah berada pada tahap yang memerlukan evaluasi kepemimpinan serius. Kendati demikian, Perry Warjiyo memilih tidak merespons tuntutan mundurnya secara mendetail dan hanya menegaskan keyakinan atas pemulihan ekonomi nasional.
Respons Perry Warjiyo Usai Pertemuan di Istana Negara
Perry Warjiyo langsung menghadapi pertanyaan awak media mengenai desakan mundur tersebut setelah menyelesaikan pertemuan penting dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut juga menghadirkan sejumlah menteri koordinator dan menteri bidang ekonomi. Para jurnalis berusaha mendapatkan konfirmasi resmi mengenai masa depan jabatan gubernur bank sentral di tengah tekanan pasar global.
“Saya memiliki keyakinan penuh bahwa kondisi akan segera stabil,” ujar Perry singkat saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pernyataan pendek tersebut menjadi satu-satunya jawaban langsung dari pimpinan tertinggi BI mengenai dinamika posisinya saat ini. Perry Warjiyo memilih memfokuskan pernyataan pada aspek prospek moneter daripada menanggapi opini politik dari anggota parlemen. Sikap irit bicara ini menunjukkan fokus bank sentral yang lebih mengutamakan kerja nyata di pasar keuangan.
Pembahasan Masalah Ekonomi Bersama Presiden Prabowo
Para jurnalis juga mencecar pimpinan bank sentral tersebut dengan pertanyaan mengenai substansi rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto. Wartawan ingin memastikan apakah agenda pertemuan tertutup tersebut secara khusus membahas strategi penyelamatan mata uang domestik. Tekanan global yang kuat memang sedang menjadi perhatian utama pemerintah dan otoritas moneter saat ini.
Namun, Perry Warjiyo memilih untuk tidak membeberkan hasil pembicaraan strategis tersebut kepada publik secara prematur. Langkah ini biasa terjadi dalam komunikasi makroekonomi untuk mencegah spekulasi liar di pasar valuta asing. Sikap hati-hati dalam memberikan pernyataan membantu menjaga sentimen pasar agar tetap kondusif.
“Saya menyampaikan terima kasih, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan,” tutur Perry sambil terus berjalan menuju kendaraan dinasnya.
Ketika para jurnalis mencoba mengonfirmasi kembali mengenai desakan mundur dari Komisi XI DPR, Perry Warjiyo mengulangi pernyataan optimisme yang sama. Pimpinan bank sentral tersebut menyatakan keyakinan mengenai stabilitas kurs rupiah sebelum akhirnya memasuki mobil dan meninggalkan area Istana Kepresidenan. Respons tersebut menegaskan posisi bank sentral yang tetap tenang dalam menghadapi tekanan politik maupun pasar.
Detail Desakan Anggota Komisi XI DPR RI
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyampaikan kritik mendalam mengenai kinerja bank sentral dalam mengelola nilai tukar. Primus menilai bahwa langkah mundur dari jabatan merupakan keputusan yang sangat terhormat bagi seorang pejabat publik jika performa institusi belum mencapai target. Pendapat tersebut mengemuka di depan forum rapat kerja yang membahas perkembangan makroekonomi terkini.
“Saya sangat menghormati posisi Anda, namun adakalanya seorang pejabat perlu mengambil keputusan berani dan ksatria demi kepentingan yang lebih besar. Langkah untuk meletakkan jabatan sekarang bukan merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap kapasitas pribadi Anda,” kata Primus secara langsung dalam forum rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta.
Primus menambahkan bahwa kultur pertanggungjawaban seperti itu sudah jamak berlaku pada negara-negara maju di kawasan Asia Timur. Politisi tersebut membandingkan standar etika kepemimpinan publik di Indonesia dengan sistem yang berjalan di negara mitra strategis. Evaluasi kinerja berdasarkan hasil nyata merupakan hal krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Publik dan institusi justru akan memberikan penghormatan yang lebih tinggi seperti halnya tradisi kepemimpinan di Korea atau Jepang. Apabila sebuah otoritas tidak mampu menjalankan tugas mendasar dengan hasil yang baik, maka opsi mengundurkan diri merupakan hal yang wajar,” ucap Primus menegaskan argumentasinya.
(Redaksi)
