POLITIKAL.ID – Penerapan sistem parkir berbasis digital di Kota Samarinda mendapat dukungan dari DPRD Kota Samarinda. Namun, modernisasi tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor perparkiran.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, meminta Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan OPD terkait segera menyiapkan program pelatihan bagi juru parkir dan masyarakat sekitar. Langkah tersebut dinilai penting agar tenaga kerja lokal mampu beradaptasi dengan sistem parkir elektronik yang mulai diterapkan di sejumlah titik.
Menurut Celni, perkembangan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi parkir. Namun, pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak kehilangan peluang kerja akibat perubahan sistem tersebut.
DPRD Dorong Pelatihan Juru Parkir Berbasis Teknologi
Celni mengatakan penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QR code membutuhkan operator yang memahami teknologi. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus menjadi bagian dari program digitalisasi yang dijalankan pemerintah.
“Kalau kita mau kencang dari segi perpajakan dan retribusi yang diterima kita berbasis QR, kita juga harus memiliki SDM yang bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada. Beberapa yang kerja sama dengan kita dalam segi perparkiran masih kurang,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu bergerak lebih cepat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan sistem baru tersebut.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya.
Masyarakat Lokal Harus Menjadi Prioritas Rekrutmen
Celni menegaskan pelatihan yang diberikan nantinya harus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan parkir elektronik.
Ia menilai warga sekitar memiliki potensi besar untuk mendukung sistem perparkiran yang lebih modern apabila mendapatkan pembekalan yang memadai.
Selain mengajarkan penggunaan aplikasi dan perangkat digital, pelatihan juga perlu mencakup aspek pelayanan publik, pengelolaan parkir, dan pemahaman mengenai retribusi daerah.
“Banyak yang kerja sama dengan kita namun SDM-nya masih sangat kurang. Untuk mencegah kebocoran perparkiran yang ada, kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” jelasnya.
Menurut Celni, langkah tersebut akan memberikan manfaat ganda karena meningkatkan kualitas layanan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Digitalisasi Parkir Diharapkan Tingkatkan PAD
Pemerintah Kota Samarinda saat ini terus mengoptimalkan sektor perparkiran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui sistem elektronik, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi transaksi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Celni mendukung langkah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan manfaat modernisasi dapat dirasakan langsung oleh warga lokal yang selama ini bekerja di sektor perparkiran.
Pelatihan Dinilai Efektif Menekan Parkir Liar
Selain mendukung peningkatan PAD, Celni menilai program pelatihan juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah titik.
Ia mengatakan parkir liar sering kali muncul karena kurangnya pengawasan dan terbatasnya akses pekerjaan formal bagi para juru parkir.
Jika pemerintah membuka peluang kerja melalui sistem resmi, maka potensi munculnya parkir liar dapat berkurang secara bertahap.
“Dengan adanya pelatihan ini, ya bisa mengurangi adanya juru parkir liar yang sering menyebabkan kebocoran PAD kita dari segi perparkiran. Kita selama ini banyak bocor karena banyak parkir liar yang tidak menyumbang PAD,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan parkir yang tertata akan memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Dishub Diminta Tidak Hanya Fokus pada Teknologi
Celni juga mengingatkan Dishub Samarinda agar tidak hanya fokus pada pemasangan alat parkir elektronik dan pencapaian target pendapatan.
Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendampingi para pelaku di lapangan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Karena itu, pembinaan dan pelatihan harus menjadi agenda yang berjalan secara berkelanjutan.
“Juru parkir yang sudah didaftar Dishub dan OPD terkait wajib juga dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital yang berhasil adalah transformasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengorbankan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
DPRD Akan Kawal Kebijakan Perparkiran
Celni mengatakan usulan pelatihan bagi juru parkir dan masyarakat lokal akan menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pembahasan kebijakan perparkiran ke depan.
Ia berharap pemerintah segera menyusun program pelatihan yang melibatkan operator parkir serta penyedia teknologi agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan langkah tersebut, Samarinda diharapkan mampu membangun sistem perparkiran yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat lokal tetap memperoleh ruang untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses modernisasi yang sedang berlangsung.
Menurut Celni, tujuan utama digitalisasi bukan sekadar meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
(Adv)
