POLITIKAL.ID – Pemerintah mulai menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengevaluasi penerima manfaat dan menghitung kembali kebutuhan anggarannya. Hasil perhitungan awal menunjukkan kebutuhan dana program tersebut berpotensi lebih rendah dibanding alokasi yang pemerintah siapkan sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Namun, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan anggaran program kemungkinan menurun setelah pemerintah menyelesaikan penataan secara menyeluruh.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah kini menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghitung kebutuhan anggaran secara lebih rinci.
Kemenkeu Tunggu Keputusan Presiden Soal Anggaran MBG
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan mengikuti kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis.
“Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Purbaya belum menjelaskan besaran pengurangan kebutuhan anggaran yang sedang pemerintah kaji. Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang.
“Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” katanya.
Pemerintah Tata Ulang Sasaran Penerima Makan Bergizi Gratis
Pemerintah juga meninjau kembali sasaran penerima manfaat MBG. Langkah tersebut mencakup evaluasi sekolah-sekolah yang menerima program berdasarkan data kebutuhan dan tingkat prioritas di lapangan.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah sejak awal telah menyusun mekanisme penentuan sasaran penerima manfaat. Karena itu, evaluasi menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Akan ada penyesuaian berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Sejak awal memang sudah ada mekanisme penentuan sasaran penerima manfaat,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses penataan program selesai dalam waktu satu bulan ke depan.
Daerah 3T Menjadi Fokus Perluasan Program MBG
Selain mengevaluasi penerima manfaat, pemerintah mempercepat perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Prasetyo mengatakan pemerintah menempatkan daerah 3T sebagai prioritas utama agar masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dapat segera merasakan manfaat program.
“Ada sejumlah klaster yang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk daerah 3T yang perlu segera mendapatkan manfaat Program MBG,” katanya.
Menurutnya, penataan tersebut akan membantu pemerintah mendistribusikan manfaat program secara lebih merata kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Tetap Jadi Prioritas
Pemerintah juga terus memperluas cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
Dalam dua pekan ke depan, pemerintah menargetkan penambahan jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Prasetyo menegaskan kelompok 3B tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Setelah menyelesaikan proses penataan dan verifikasi penerima manfaat, pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan anggaran akhir agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.
(Redaksi)
