POLITIK.ID – Polda Metro Jaya berhasil menangkap delapan anggota sindikat buzzer berita bohong yang meraup Rp 220 juta dari pesanan konten sejak 2024.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik kejahatan media sosial. Petugas Kepolisian menangkap delapan orang tersangka yang tergabung dalam sebuah sindikat buzzer penyebar berita bohong. Para pelaku mengoperasikan sejumlah akun media sosial untuk memproduksi serta menyebarkan informasi palsu yang meresahkan masyarakat.
Hasil penyidikan polisi menunjukkan bahwa kelompok ini telah menjalankan aksinya sejak tahun 2024. Selama kurun waktu tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan keuntungan finansial hingga ratusan juta rupiah. Polisi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menguraikan seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini.
Polisi Menyita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Sindikat Buzzer
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan ini dalam jumpa pers di Jakarta. Petugas menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 220 juta dari tangan para tersangka. Uang tersebut merupakan pembayaran langsung dari pihak pemesan yang memanfaatkan jasa sindikat buzzer berita bohong ini.
Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa tarif pembuatan konten berita bohong sangat bervariasi. Pihak pemesan menentukan harga berdasarkan tingkat kesulitan materi, jenis isu yang diangkat, serta interval waktu pengerjaan project. Tersangka mengaku menerima pembayaran secara bertahap sesuai dengan kesepakatan target penyebaran konten di media sosial.
Penyidik saat ini memfokuskan perhatian pada proses pengumpulan seluruh bukti digital. Tim kepolisian terus mendata dan mengunduh setiap konten buatan para tersangka yang telah beredar luas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat bukti pelanggaran hukum serta memetakan dampak penyebaran berita bohong tersebut di tengah masyarakat.
Penyidik Mengusut Dugaan Keterlibatan Pemesan dan Aliran Uang Negara
Kepolisian tidak hanya berhenti pada penangkapan para pembuat konten berita bohong semata. Penyidik Polda Metro Jaya saat ini sedang mengembangkan kasus untuk mengungkap identitas pihak pemesan jasa. Petugas mendalami kemungkinan adanya penggunaan dana negara yang mengalir ke dalam proyek penyebaran berita bohong ini.
Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa kepolisian membuka peluang penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila penyidik menemukan bukti penggunaan keuangan negara oleh pemesan, petugas akan langsung memproses pelanggaran tersebut secara hukum. Penggunaan dana publik untuk pembiayaan berita bohong jelas mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat serius.
Polisi berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait identitas para pemesan setelah proses pemeriksaan selesai. Saat ini tim khusus masih mencocokkan data transaksi keuangan para tersangka dengan aset yang telah disita. Kepolisian berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya demi menjaga ruang digital yang bersih.
Para Tersangka Sindikat Buzzer Berita Bohong Terancam Hukuman Delapan Tahun Penjara
Penindakan tegas ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan siber di Indonesia. Polisi menjerat delapan tersangka dengan pasal berlapis dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik menerapkan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ancaman hukuman untuk para tersangka mencakup sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun. Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan denda maksimal sebesar Rp 2 miliar bagi para pelanggar. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang sengaja memproduksi berita bohong demi keuntungan pribadi.
Polda Metro Jaya mengimbau seluruh masyarakat agar selalu bijak dan teliti saat menerima informasi di media sosial. Warga harus menyaring setiap unggahan dan memeriksa kebenaran berita melalui saluran resmi pemerintah atau media massa terpercaya. Langkah pencegahan bersama ini sangat penting untuk membendung penyebaran berita bohong yang dapat merusak kondusifitas masyarakat.
(Redaksi)
