POLITIKAL.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya merespons langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berburu begal hingga jambret di wilayahnya. Bima Arya mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum untuk menekan angka kriminalitas jalanan.
Ia meminta para kepala daerah untuk selalu memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Menurut Bima Arya, sistem penegakan hukum harus tetap bekerja secara optimal melalui kerja sama yang kuat antarinstansi.
Koordinasi Aparat Kunci Utama Sikapi Sayembara Berburu Begal Dedi Mulyadi
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menghormati inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah wajib mengutamakan koordinasi bersama aparat penegak hukum serta jajaran internal daerah. Jajaran tersebut meliputi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok,” ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa inovasi daerah tidak boleh melemahkan fungsi penegakan hukum resmi. Kehadiran aparat penegak hukum di tengah masyarakat tetap menjadi tolok ukur utama dalam menciptakan rasa aman. Oleh karena itu, skema koordinasi harus berada di posisi terdepan sebelum menerapkan langkah-langkah pendukung lainnya.
Bima Arya Tekankan Pentingnya Patroli Lapangan
Selain menyoroti skema sayembara berburu begal Dedi Mulyadi, Bima Arya menggarisbawahi peran vital kegiatan patroli secara rutin. Ia menilai bahwa patroli petugas di lapangan memberikan dampak psikologis yang sangat positif bagi warga. Kehadiran fisik petugas membuktikan bahwa pemerintah dan negara benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.
“Menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain,” kata Bima Arya menjelaskan.
Kegiatan patroli yang teratur mampu mencegah niat para pelaku kejahatan jalanan sebelum mereka beraksi. Petugas yang sigap di lapangan juga dapat merespons potensi gangguan keamanan secara lebih cepat dan terukur. Langkah pencegahan primer ini dinilai jauh lebih efektif untuk menjaga ketertiban umum secara berkelanjutan.
Skema Sayembara Berburu Begal Dedi Mulyadi di Jawa Barat
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan tantangan terbuka kepada seluruh warga Jawa Barat untuk menekan aksi kejahatan jalanan. Pihaknya menyediakan imbalan uang tunai bagi siapa saja yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan seperti pencuri, copet, hingga jambret.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan besaran hadiah yang bervariasi bagi masyarakat. Nilai apresiasi tersebut berkisar antara Rp5 juta hingga Rp50 juta. Jumlah nominal hadiah tergantung pada tingkat risiko serta aksi penangkapan yang warga lakukan di lapangan.
Meski demikian, program sayembara berburu begal Dedi Mulyadi ini tetap memiliki aturan main yang jelas. Masyarakat wajib menyerahkan para pelaku kejahatan kepada pihak kepolisian dalam kondisi hidup untuk menjalani proses hukum secara resmi.
“Saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari Rp 5 juta sampai Rp 50 juta, yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup,” ucap Dedi Mulyadi.
Menjaga Keseimbangan Inovasi Daerah dan Hukum
Langkah tegas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas kejahatan jalanan memang menyedot perhatian publik. Namun, pesan Kemendagri menggarisbawahi batas penting antara partisipasi masyarakat dan kewenangan hukum. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri atau mengabaikan prosedur keselamatan saat membantu aparat penegak hukum.
Pemerintah daerah perlu memadukan semangat keterlibatan warga dengan penguatan kapasitas aparat keamanan di lapangan. Sinergi antara patroli intensif kepolisian, pengawasan Satpol PP, serta kewaspadaan warga akan menciptakan lingkungan yang aman.
Melalui komunikasi yang intensif, inovasi daerah dapat berjalan selaras dengan sistem hukum nasional tanpa menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
(Redaksi)
