POLITIKAL.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengambil langkah hukum penting terkait perselisihan dengan advokat Hotman Paris Hutapea. Pengurus PWI cabut laporan Hotman Paris di Polda Metro Jaya setelah kedua pihak sepakat menjalin perdamaian. Keputusan ini resmi mengakhiri ketegangan yang bermula dari ucapan Hotman saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu.
Mediasi dan Kesepakatan Perdamaian Dua Pihak
Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Anrico Pasaribu menyampaikan kabar penyelesaian perkara tersebut kepada wartawan. Selain itu, Anrico mengonfirmasi bahwa tim hukum PWI telah mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Kedatangan tim hukum tersebut bertujuan untuk menyelesaikan administrasi pencabutan berkas perkara.
Proses perdamaian ini berjalan lancar setelah Ketua Umum PWI Akhmad Munir menggelar pertemuan khusus dengan Hotman Paris. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertindak memfasilitasi pertemuan mediasi yang berlangsung di Jakarta tersebut. Pertemuan tersebut menghadirkan iklim dialog yang sangat konstruktif bagi kedua belah pihak.
Melalui saluran komunikasi tersebut, pimpinan PWI dan Hotman Paris membahas titik terang untuk mengakhiri kesalahpahaman. Oleh karena itu, jajaran pengurus PWI menilai seluruh persoalan hukum yang membelit kedua pihak kini sudah selesai. PWI memandang musyawarah sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perbedaan pendapat ini.
Proses Hukum Usai PWI Cabut Laporan Hotman Paris
Sebelum mengambil keputusan akhir, pimpinan PWI mempertimbangkan secara mendalam iktikad baik dari pengacara kondang tersebut. Selanjutnya, Hotman Paris menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan tulus kepada Ketua Umum PWI saat proses mediasi berlangsung. Permintaan maaf tersebut menjadi kunci utama pembuka pintu perdamaian.
PWI mengapresiasi keberanian Hotman dalam mengulangi permohonan maaf itu secara terbuka pada Selasa pagi. Dengan demikian, pengurus organisasi wartawan tertua di Indonesia ini menerima permohonan maaf tersebut dengan lapang dada. Keputusan PWI cabut laporan Hotman Paris murni berlandaskan rasa saling menghormati antarlembaga.
Selanjutnya, Anrico menegaskan bahwa kasus ucapan Hotman ini masuk ke dalam kategori delik aduan. Oleh sebab itu, langkah pelapor yang mencabut berkas laporan secara otomatis memengaruhi kelanjutan proses hukum. PWI membiarkan mekanisme hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kepolisian.
Kemudian, PWI menyerahkan penuh proses teknis kepolisian selanjutnya kepada jajaran penyidik Polda Metro Jaya. Namun, Anrico memperkirakan penyidik akan menggelar evaluasi internal atau gelar perkara dalam waktu dekat. Langkah tersebut berguna untuk menentukan status hukum akhir dari berkas laporan PWI.
Latar Belakang Kasus dan Laporan Organisasi Lain
Perkara hukum ini bermula ketika Hotman Paris melontarkan kalimat ‘lu punya otak nggak’ saat menghadiri sebuah konferensi pers. Ucapan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan wartawan dan jajaran pengurus PWI Pusat. Kemudian, peristiwa itu berujung pada pendaftaran laporan resmi ke pihak kepolisian.
PWI memproses pendaftaran laporan resmi tersebut ke Polda Metro Jaya pada Senin, 20 Juli 2026. Polda Metro Jaya mencatat laporan PWI tersebut dengan nomor registrasi LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam dokumen itu, Anrico Pasaribu menyangkakan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Hotman Paris.
Selain PWI, organisasi pers Media Independen Online (MIO) Indonesia juga mendaftarkan laporan polisi terhadap pengacara tersebut. MIO mendaftarkan perkara itu dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA di tempat yang sama. Langkah hukum MIO menunjukkan perhatian besar komunitas pers terhadap martabat profesi.
Pihak MIO menerapkan beberapa pasal KUHP baru, yaitu Pasal 433, Pasal 436, serta Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, MIO melapis tuduhan tersebut menggunakan Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Babak Baru Hubungan Komunitas Pers dan Praktisi Hukum
Langkah penyelesaian secara damai ini mengukir babak baru dalam dinamika hubungan antara insan pers dan praktisi hukum. Oleh karena itu, kedua belah pihak berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas. Masyarakat dan tokoh publik wajib menjaga etika berkomunikasi di ruang publik.
PWI berkomitmen untuk terus menjaga martabat dan kehormatan profesi kewartawanan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Hotman Paris menyambut positif penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dan penuh rasa hormat. Kedua pihak sepakat membina hubungan profesional yang lebih harmonis pada masa mendatang.
Pada akhirnya, keputusan PWI cabut laporan Hotman Paris mempertegas pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan setiap sengketa. Selanjutnya masyarakat dan insan pers menunggu keputusan resmi penyidik kepolisian terkait prosedur penutupan berkas perkara ini. Semoga perdamaian ini memberikan kesejukan bagi iklim pers nasional.
(Redaksi)
