POLITIKAL.ID – Mayor Laut Faisal Mulia menerima vonis 10 tahun penjara dalam kasus narkotika jenis sabu. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara penggunaan serta penyelundupan sabu melalui pesawat militer jenis CN 235.
Mayor Laut Faisal menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau. Majelis hakim menjatuhkan hukuman tersebut dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Ketua majelis hakim Kolonel Sarifudin Tarigan membacakan putusan terhadap terdakwa. Hakim menyatakan Mayor Laut Faisal terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Majelis kemudian menjatuhkan hukuman pokok berupa penjara selama 10 tahun.
“Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Kolonel Sarifudin Tarigan, pada Kamis (20/8/2026).
Mayor Laut Faisal Terlibat Pengiriman Sabu
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai penggunaan pesawat militer untuk mengirimkan sabu menjadi salah satu faktor yang memperberat hukuman. Terdakwa menggunakan pesawat militer jenis CN 235 dalam aktivitas pengiriman narkotika tersebut.
Majelis hakim juga mempertimbangkan dugaan penjualan sabu kepada perwira lain sebagai hal yang memberatkan. Perbuatan tersebut dinilai dapat memberikan dampak buruk terhadap institusi TNI serta merusak masa depan personel militer.
Hakim menilai perkara Mayor Laut Faisal tidak hanya berkaitan dengan penggunaan narkotika. Penggunaan sarana militer untuk mengirimkan sabu juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan majelis ketika menjatuhkan putusan.
Majelis hakim menjerat terdakwa dengan sejumlah ketentuan hukum. Pasal yang digunakan antara lain Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis turut menerapkan Pasal 126 KUHPM dalam perkara tersebut.
Hal yang Meringankan Hukuman
Selain mempertimbangkan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim juga melihat sejumlah hal yang meringankan Mayor Laut Faisal. Terdakwa mengakui kesalahannya secara jujur dan berterus terang selama proses persidangan.
Sikap tersebut membantu memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut.
Majelis hakim turut mempertimbangkan rekam jejak terdakwa selama menjalankan tugas. Mayor Laut Faisal tercatat belum pernah menerima hukuman, baik dalam perkara pidana maupun hukuman disiplin selama bertugas.
Namun, berbagai hal yang meringankan tersebut tidak menghapus pertimbangan majelis mengenai beratnya perbuatan terdakwa. Hakim tetap menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer.
Putusan itu sekaligus mengakhiri proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan militer yang menghasilkan hukuman lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa militer.
Tuntutan Sebelumnya Lebih Ringan
Sebelum putusan dibacakan, Mayor Laut Faisal menghadapi tuntutan berupa hukuman penjara selama lima tahun. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Selain hukuman penjara dan pemecatan, jaksa menuntut denda sebesar Rp500 juta. Tuntutan tersebut memiliki ketentuan subsider berupa enam bulan penjara.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Dengan demikian, vonis penjara yang diterima Mayor Laut Faisal lebih berat lima tahun dibandingkan tuntutan yang diajukan sebelumnya.
Perkara ini juga menunjukkan seriusnya pertimbangan pengadilan militer terhadap keterlibatan personel militer dalam kasus narkotika. Terlebih, perkara tersebut melibatkan penggunaan sarana pesawat militer untuk pengiriman sabu.
Vonis terhadap Mayor Laut Faisal mencakup dua bentuk hukuman. Selain pidana pokok berupa penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari proses hukum terhadap kasus narkotika yang melibatkan personel militer. Majelis hakim mempertimbangkan seluruh keadaan yang muncul selama persidangan, termasuk penggunaan pesawat militer, keterlibatan dalam peredaran sabu, pengakuan terdakwa, penyesalan, serta rekam jejaknya selama bertugas.
(Redaksi)
